Kantor Pusat Ditembaki, MUI Lampung Belum Minta Tambahan Pengamanan Polisi

Andre Prasetyo dan Umar Robani May 02, 2023 | 15:35

Bandar Lampung (Lampost.co)—Pasca peristiwa penembakan di kantor pusat, belum ada tambahan pengamanan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung. Namun Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung, Prof. Moh Mukri mengimbau agar seluruh pihak lebih waspada.

“Kami tidak melakukan koordinasi dengan dengan kepolisian terkait penambahan pengamanan di Kantor MUI Lampung. Kami juga imbau agar seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dipastikan kebenarannya,” kata dia. Selasa, 2 Mei 2023.

Mukri saat ini masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian terhadap peristiwa penembakan yang mengakibatkan 3 korban luka-luka itu. Ia berharap peristiwa tersebut tidak dikaitkan dengan isu-isu sensitif lainnya.

"Saat ini sudah terhitung masuk tahun politik, sehingga rawan terjadi provokasi dan adu domba," katanya.

Mukri berharap pihak kepolisian segera memberikan informasi lengkap mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa itu. Sebab masyarakat perlu tahu motif penembakan pelaku, yang diketahui membawa identitas berupa KTP Kabupaten Pesawaran, Lampung.

“Siapapun pihak yang terluka pasti akan menimbulkan ketegangan. Berharap pihak kepolisian bisa menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa, siapa pelaku itu, dan motifnya," ujar dia.

MUI Lampung Kecam Pelaku Penembakan

Meski tidak melakukan penambahan pengamanan di kantor MUI Lampung, namun Mukri mengaku rasa prihatin dan menyayangkan terjadinya peristiwa itu.

"Kami mengecam kejadian seperti itu, terlebih kita sebagai warga Lampung selain prihatin kita juga malu. Sehingga ini untuk menjadi perhatian stakeholder Lampung untuk lebih serius menangani kelompok-kelompok radikal ini," kata Mukri.

MUI Lampung meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut dan memberantas prilaku serta golongan kelompok radikal. Terlebih kelompok radikal kerap mengatasnamakan agama islam saat melakukan tindak kejahatan.

"Saya kira BIN dan Polda Lampung perlu untuk mengawasi kelompok radikal itu," pungkasnya. (*)