#ppkmdarurat#pemprov#wfh

Kantor Dinas di Pemprov Lampung Terapkan WFH 100%

Kantor Dinas di Pemprov Lampung Terapkan WFH 100%
SE nomor 045.2/103/VII/Posko/2021 yang diterbitkan Pemprov Lampung dalam menanggapi PPKM Darurat, Minggu, 11 Juli. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pelaksanaan tugas di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dalam SE bernomor 045.2/103/VII/Posko/2021 tersebut dijelaskan, kepala satuan kerja diharuskan mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan masing-masing demi menghindari penularan covid-19 dengan memaksimalkan tim crisis centre di satuan kerja masing-masing.

"Semua satuan kerja agar melaksanakan tugas secara 100 persen work from home (WFH), kecuali satuan kerja yang termasuk kategori sektor esensial dan sektor kritikal," kata Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, Minggu, 11 Juli 2021. 

Baca: Arinal Imbau Gubernur Se-Sumatra Perketat Syarat Perjalanan

 

Satuan kerja yang termasuk kategori sektor esensial yang diberlakukan maksimal 25 persen work from office (WFO) alias kerja di kantor adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Pendapatan Daerah untuk bagian pelayanan di UPTD jika diperlukan dapat 50% WFO.

"Satuan kerja yang termasuk kategori sektor kritikal diberlakukan maksimal 25 persen WFO untuk melaksanakan tugas administrasi perkantoran," jelasnya. 

Di antaranya adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek untuk bagian pelayanan 100% WFO, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk bagian pelayanan 100% kerja, Rumah sakit Bandar Negara Husada untuk pelayanan 100% WFO, Laboratorium Kesehatan Daerah dan laboratorium penunjang lainnya untuk bagian pelayanan 100% staf WFO.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk tugas pelayanan dan penertiban di lapangan dapat menugaskan 100% staf yang membidangi, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung untuk tugas pelayanan dan penertiban di lapangan dapat melakukan tugas 100% staf yang membidangi.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung untuk tugas mendesak dapat menugaskan 100% staf pendukung yang membidangi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung serta Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk tugas pelayanan di panti sosial diberlakukan 50% WFO.

"Dalam masa PPKM Darurat agar semua kepala perangkat daerah mengupayakan tugas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik tidak ada yang terhambat atau terbengkalai. Khusus staf yang bekerja dari rumah agar dikendalikan dan dilakukan pembagian kerja secara cara merata," katamya. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait