#peradilan

Kampung Bung Yoss, Selesaikan Tindak Pidana Ringan Tanpa Peradilan di Lampung

Kampung Bung Yoss, Selesaikan Tindak Pidana Ringan Tanpa Peradilan di Lampung
Lokasi saung di Kampung Restorative Justice yang berada di Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Foto dibidik, Selasa, 16 Agustus 2022. Lampost.co/Ricky P. Marly


Metro (Lampost.co) -- SEBUAH saung seluas 7 x 6 meter berdiri di pinggir sawah di RT 48 RW 08, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Di depannya terdapat lapangan kecil untuk aktivitas warga setempat. Lurah Metro Ferry Wahyudi mengatakan saung ini biasanya dipakai warga setempat untuk rembukan membahas restorative justice alias keadilan restoratif.

“Biasanya kasus perkelahian dan tindak pidana ringan diselesaikan di Kampung Restorative Justice. Ada puluhan (kasus),” kata Ferry saat ditemui di rumah Ketua RT 48, Sucipto, pada Selasa, 16 Agustus 2022.

Kota Metro menjadikan tempat tersebut sebagai Kampung Restorative Justice. Bagi mereka, permasalahan hukum atau tindak pidana ringan tak harus selalu dilaporkan ke kepolisian hingga proses pengadilan. “Kami sarankan untuk tidak dilaporkan ke kepolisian karena rugi waktu, biaya, dan lainnya. Alhamdulillah, akhirnya mereka sadar,” ujar Ferry.

Lokasi tersebut diapit dua jalan, yakni Jalan Bungur dan Jalan Yos Sudarso. Karena itu, masyarakat setempat menyebutnya Kampung Bung Yoss, sebagai penggabungan dari dua nama jalan tersebut. Menurut Ferry, keberadaan Kampung Restorative Justice ini tujuannya juga bisa mengurangi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro karena kasus bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurut Ferry, memang untuk saat ini belum ada penyelesaian pidana yang secara restorative justice dari Kejaksaan Negeri Metro di Kampung Restorative Justice. Namun, sudah ada puluhan permasalahan hukum di masyarakat yang diselesaikan secara kekeluargaan dan ditengahi oleh tokoh masyarakat setempat. Permasalahan tersebut memang belum sampai tahap pelaporan ke kepolisian sehingga diselesaikan di Kampung Restorative Justice.

Pendirian Kampung Restorative Justice merupakan inisiatif dari Kepala Kejaksaan Negeri Metro Virginia Hariztavianne. Dia ingin membuat suatu wadah untuk menciptakan sebuah perdamaian atas segala perseteruan antar-masyarakat di Bumi Sai Wawai ini. "Kampung Restorative Justice ini juga sebagai tempat untuk berkonsultasi hukum yang diberikan oleh Kejari Metro," kata Virginia, Selasa, 20 September 2022.

Menurut dia, alasan Kejari Metro memilih Kampung Bung Yoss karena melihat dari kekompakan dan keguyuban warganya melalui tradisi jimpitan. Tradisi ini merupakan iuran sukarela berupa uang atau beras yang dikumpulkan melalui petugas yang ditunjuk warga. Iuran jimpitan biasanya diletakkan dalam wadah kecil (kaleng) di depan rumah yang nantinya diambil oleh petugas yang berkeliling.

Kampung Restorative Justice diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nanang Sigit Yulianto pada Kamis, 14 April 2022. Menurut Virginia, Kajati menekankan syarat suatu kasus untuk dapat diselesaikan di Kampung Restorative Justice, yakni ancaman hukuman yang dilakukan tidak lebih dari lima tahun. Kemudian, si pelaku belum pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah dihukum, serta kerugian yang dialami korban itu tidak lebih dari Rp2,5 juta. Syarat yang terakhir yakni harus ada perdamaian, dengan catatan proses itu harus disaksikan oleh tokoh adat atau masyarakat sekitar.

"Jadi, kasus-kasus tersebut bisa berakhir damai dan tidak perlu sampai ke pengadilan. Kasus-kasus kecil, seperti percekcokan antara warga yang tidak begitu berdampak, itu semua bisa diselesaikan di Kampung Restorative Justice," ujarnya.

Untuk mekanisme pembinaan sumber daya manusianya, kata Virginia, pihaknya akan mengerahkan tenaga dari Kejari untuk memberikan edukasi ke masyarakat. “Dilakukan secara berkala, dari Kejari nanti melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, berkala, satu minggu sekali atau satu minggu dua kali, dengan mengundang masyarakat sekitar," kata dia.

Virginia mengatakan penyelesaian permasalahan hukum dengan mekanisme restorative justice ini berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian, Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selama lima bulan sejak peresmian, penerapan Kampung Restorative Justice berjalan aktif dan kondusif. "Setiap bulan selalu dievaluasi kegiatan yang ada di Kampung Restorative Justice," ujarnya.

Virginia menjelaskan prosedur pelaksanaan restorative justice dilakukan pada tahap penuntutan yang pertama dilakukan upaya perdamaian. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian tersebut kepada korban dan tersangka. Upaya perdamaian disini tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Penuntut umum memanggil korban secara sah dan patut dengan menyertakan alasannya. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh, atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Jika upaya ini diterima oleh korban dan tersangka, dilanjutkan dengan proses perdamaian. Penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian yang diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Proses perdamaian dilaksanakan di kejaksaan, kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis. Proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah.

Ketika perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan secara tertulis di hadapan penuntut umum. Kesepakatan ini bisa disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh korban, tersangka, dan dua orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum. Selanjutnya, penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat yang dilaporkan kepada Kajari dan Kajati.

Virginia mengatakan di wilayahnya sudah ada lima berkas perkara dengan total sembilan tersangka dalam penerapan kasus dengan mekanisme restorative justice ini. Untuk tersangka memang belum pernah dihukum dan diancam dengan pidana di bawah 5 tahun serta nilai kerugian di bawah Rp2.500.000.

"Rata-rata kasus pencurian biasa, penganiayaan, dan penadahan yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun," ujar dia.

Infografik: Syarat Keadilan Restoratif

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai penerapan restorative justice secara konseptual itu baik karena mengedepankan keadilan. Namun, dalam menekankan keadilan artinya bukan hanya melepas orang, melainkan juga sejauh mana keadilan itu betul-betul diberikan. "Misalnya, ada negosiasi kasus pemerkosaan supaya damai dan enggak ada perkara, ada negosiasi antarkeluarga, akibatnya ketidakadilan bagi korban. Nah, menurut saya, itu bukan restorative justice," ujar dia, Rabu, 10 Agustus 2022.

"Jadi, bergantung tujuannya, apakah meminimkan perkara yang ada di kejaksaan atau memberikan keadilan bagi korban," ujarnya.

Menurut dia, sering aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, yang dikedepankan bukan rasa keadilan korban, melainkan damai dan juga targetnya untuk mengurangi perkara yang ditangani kejaksaan. Padahal hal itu belum memenuhi rasa keadilan bagi korban. Misalnya, kasus penipuan, atas nama restorative justice, jaksa berusaha mendamaikan padahal sebenarnya korban penipuan tidak mendapatkan keadilan sama sekali. "Jadi, ada relasi kuasa dari kejaksaan kepada korban agar menerima saja yang namanya restorative justice, ini seharusnya enggak boleh," kata dia.

Dia menjelaskan secara konseptual mekanisme hukum restorative justice ini baik. "Kekurangannya itu karena praktiknya restorative justice ini hanya dipergunakan untuk meminimalkan perkara, itu saja sih," ujar dia. 

Bivitri mengatakan penerapan restorative justice kebanyakan yang terjadi praktiknya bukan mencari restorative justice itu sendiri. Namun, hanya untuk menurunkan perkara yang ditangani sehingga bisa jadi prestasi. Jadi, jumlah perkara rendah karena berhasil menerapkan restorative justice yang seakan-akan meraih kemenangan. "Nah ini yang menurut saya pendekatannya jadi keliru karena hanya untuk mengurangi beban perkara," ujarnya.

Konsultasi Hukum

Selain untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, keberadaan Kampung Restorative Justice bisa untuk konsultasi hukum dari Kejaksaan Negeri Metro. Camat Metro Pusat Yahya Rahmad mempersilakan masyarakat jika ingin menyelesaikan persoalan hukum di sana, termasuk konsultasi terlebih dulu dengan jaksa. “Tidak ada syarat khusus, yang pasti tanya dulu apa masalahnya, kasusnya, dan penyebabnya. Kami konsultasikan juga ke kejaksaan bisa enggak masuk restorative justice," ujar Yahya.

Ia menyatakan Kampung Bung Yoss ini bisa menjadi sarana pendidikan juga. “Bentuknya bisa sarasehan hukum dan konsultasi hukum," ujarnya.

Sarasehan hukum biasanya menghadirkan jaksa dan akademisi. Kegiatan ini pernah digelar pada Mei 2022. "Mereka siap kapan saja," kata Yahya.

Sarasehan Hukum Kampung Restorative Justice, Jumat, 27 Mei 2022. (Dok. Instagram @bung_yoss_)

Masyarakat bisa membantu pemerintah dengan menyelesaikan masalah-masalah kecil yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga meringankan tugas pemerintah. "Ketika di masyarakat sudah selesai dan kerugian sudah diganti serta damai, akan lebih baik. Sebab, permasalahan yang ada di masyarakat itu karena salah paham," ujar dia.

Ia menceritakan beberapa bulan sebelum peresmian Kampung Restorative Justice ini sudah dilakukan persiapan dan sosialisasi. "Diawali sosialisasi dari Kejari dan Pemkot Metro, akademisi, serta tokoh-tokoh masyarakat. Setelah sosialisasi beberapa waktu kemudian dibentuk Kampung Restorative Justice," kata Yahya.

Dia pun gencar mensosialisasikan keberadaan Kampung Bung Yoss ini. Sosialisasi dilakukan di setiap kesempatan, seperti acara pertemuan dengan pamong dan kegiatan yang mengumpulkan masyarakat. "Masyarakat secara luas belum tahu ada Kampung Restorative Justice. Seharusnya masalah kecil bisa diselesaikan disini. Mereka main lapor-lapor saja (ke kepolisian), mungkin juga nilai ketokohan masyarakat dan pemuda dan adat sudah mulai luntur," kata dia.

Untuk memperluas jangkauan, Kampung Bung Yoss memiliki akun Instagram dengan nama @bung_yoss_. (*)

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait