#humaniora

Sejumlah Kepsek di Lampung Belum Lapor Harta Kekayaan

Sejumlah Kepsek di Lampung Belum Lapor Harta Kekayaan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung, Sulpakar saat diwawancarai di Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) --  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung menyatakan masih ada beberapa kepala sekolah tingkat SMA/SMK, yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


"Masih ada beberapa yang belum lapor," ujar Kepala Disdikbud Lampung Sulpakar, di ruang kerja, Selasa, 19 April 2022.

Dia menyebut sejumlah kepala sekolah yang belum melapor LHKPN itu mereka yang memasuki masa pensiun. Namun, dia tak memaparkan secara rinci jumlah kepsek memasuki masa purna yang belum melapor LHKPN.

"Mereka kami minta, tapi tidak menyampaikan," katanya.

Menurut Sulpakar, kepala sekolah menyetorkan LHKPN di Lampung baru pertama kali pada tahun ini.

"Kami sudah maksimal di tahun pertama, ke depan lebih maksimal lagi," ujarnya.

Baca juga: Pelaporan LHKPN Kepsek dan Bendahara Dibatasi Hingga 29 Maret

Diberitakan sebelumnya, KPK RI mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) baik tingkat I(Pemprov) maupun tingkat II (Pemkab/Kot), agar membuat peraturan daerah terkait LHKPN.

Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, IPI Maryati Kuding mengatakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sejauh ini tidak mengatur secara spesifik ihwal LHKPN.

Ipi menyebut, Pasal 2 Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan jabatan penyelenggara negara, namun instansi (Pemda) dengan pertimbangan tertentu dapat memperluas wajib lapor LHKPN di lingkungan instansinya. Dia menjelaskan Pasal 22 hanya menyebutkan pelanggaran, atas pelanggaran kewajiban LHKPN dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"KPK mengimbau instansi untuk menerbitkan aturan internal, untuk mendorong kepatuhan LHKPN di lingkungannya, dengan mengatur sanksi bagi wajib lapor yang tidak memenuhi kewajibannya," ujar Ipi, pada 17 Maret 2022.

Dia menyebut beberapa instansi di Indonesia telah menerbitkan aturan internal, maupun peraturan daerah yang secara spesifik, memberikan sanksi administratif.

"Sanksi (administratif) seperti penundaan rotasi, mutasi dan promosi, penundaan pemberian tunjangan, dan lainnya," katanya.

Penelusuran Lampost.co, Pemprov Lampung telang mengeluarkan peraturan anyar yakni Pergub No. 2 Tahun 2021 tentang penyampaian LHKPN di lingkungan Pemprov Lampung.

Dalam pasal empat Pergub tersebut, memuat wajib lapor yang lebih spesifik, seperti bendahara penerimaan dan pengeluaran, Kepala SMAN/SMKN dan pendidikan khusus, Pokja pengelola barang dan jasa, hingga pengelola anggaran lebih atau sama dengan Rp500 juta.

Kemudian, Pasal 8 pergub juga mengatur sanksi yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Sanksi yang dijatuhkan mulai dari teguran, penundaan kenaikan gaji dan pangkat, serta penundaan pembayaran TPP. Selanjutnya, penurunan pangkat, mutasi pembatasan jabatan hingga pemecatan. 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait