pilkadakadeslamsel

Kades Se-Lamsel Diingatkan Jaga Netralitas Selama Pilkada 2020

Kades Se-Lamsel Diingatkan Jaga Netralitas Selama Pilkada 2020
Lampost.co/Armansyah


 Kalianda (Lampost.co)-- Bawaslu Lampung Selatan mengingatkan kepala desa se-Lamsel untuk tetap menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada 2020. Bahkan, Kepala Desa diminta agar tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik.

Hal tersebut diungkapkan, Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi saat menggelar sosialisasi netralitas kepala desa/kelurahan menghadapi Pilkada serentak 2020 di Tabek Indah Natar, Jum'at, 23 Oktober 2020.

"Kami minta kepala desa, lurah beserta aparatur pemerintahan yang ada di desa dan BPD untuk menjaga netralitas demi terwujudnya Pilkada yang jujur, adil dan demokratis," kata dia.

Hendra mengatakan larangan bagi kepala desa dan jajarannya sudah diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dia menilai keberpihakan terhadap kelompok politik tertentu hanya akan berdampak negatif untuk stabilitas desa.

"Himbauan ini sudah beberapa kali kami layangkan kepada seluruh kepala desa se-Lamsel melalui jajaran Panwaslu Kecamatan masing-masing. Untuk itu, kami ingatkam kembali supaya tidak melanggar," kata dia. 

Sementara itu, Kordiv Pengawasan Bawaslu Lamsel Iwan Hidayat mengatakan tujuan dari sosialisasi ini bukan untuk menghalangi atau menghilangkan hak politik Kepada Desa, tetapi sebagai bentuk kewajiban untuk terus mengingatkan dan mengawasi agar tidak melanggar rambu-rambu yang sudah di gariskan.
"Kami tidak bermaksud akan menghalangi atau menghilangkan hak politik Kepala Desa, justru kami menjaga agar kepala desa tidak terjebak, makanya kami ingatkan terus dan kami selalu awasi," katanya.

Menurutnya, sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Pasal 71 menyatakan pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye. Kemudian, pada Pasal 188 yang menyatakan Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta.

"Pesan kami kepada sesama Kepala Desa untuk saling menjaga hubungan sosial sesama (keharmonisan, red). Untuk itu, pentingnya netralitas salah satunya menjaga hubungan baik diantara Kepala Desa. Karena sudah bisa dipastikan hubungan silaturahmi jadi retak bahkan bubar karena beda dukungan, itulah pentingnya netralias," kata dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, hingga saat ini Bawaslu Lamsel telah menangani sebanyak 14 kasus netralitas ASN dan Kepala Desa. Dimana, 11 kasus diantaranya ditangani langsung Bawaslu Lamsel dan 3 kasus di Panwaslu Kecamatan. 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait