#pencemaran#kades

Kades Negararatu Lapor Polisi Soal Pencemaran Nama Baik

Kades Negararatu Lapor Polisi Soal Pencemaran Nama Baik
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Selatan (Lamsel) Herri Putra resmi menempuh jalur hukum terkait fitnah pemberitaan yang diterbitkan media online. Lampost.co/Febi Herumanika


Kalianda (Lampost.co) -- Ketua asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Selatan, Herri Putra menempuh jalur hukum terkait dugaan pencemaran nama baik yang diterbitkan salah satu media online.

Herri Putra yang juga Kepala Desa Negararatu, didampingi kuasa hukum Ryan Maulana mendatangi Polsek Natar melaporkan pemberitaan yang dilakukan media online yang menyebutkan bahwa Kades Negararatu merupakan owner dari CV. Amal. Laporan resmi dengan nomor Polisi: LP/B - 1082 / XI / 2021 / RES LAMSEL/SEK NATAR. 

Ryan Maulana mengatakan, kejadian bermula pada Rabu, 3 November 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, telah terjadi tidak pidana atau pencemaran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 311 KUP Pidana atau pasal 310 KUH pidana yang dilakukan oleh RO terhadap kliennya, Herri Putra. 

"Pelaku membuat tulisan yang disebarkan di media online, membuat tulisan tidak benar. Akibat kejadian tersebut klien kami mengalami kerugian materil maupun imateril dan kami melapor ke Polsek Natar," kata dia, Rabu, 10 November 2021.

Ryan menambahkan pemberitaan media online itu dinilai tidak akurat, substansi berita yang menyatakan Herri putra sebagai pemilik dari CV amal adalah tidak benar. Sehingga pencantuman nama tersebut dinilai sangat merugikan Herri putra. 

"Kami sudah beri waktu 1 x 24 jam kepada media yang memberitakan tersebut segera melakukan permohonan maaf dan meralat pemberitaan yang sudah tersebar itu, kami tegaskan tidak benar bahwa Herri Putra owner dari CV amal seperti yang diberitakan media itu," tambahnya.

Kata Ryan, sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999  Pasal 5 jo. Pasal 18 ayat (2) UU Pers sebagai berikut. Pasal 5 UU Pers pertama Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Kedua Pers wajib melayani Hak Jawab, ketiga Pers wajib melayani Hak Koreksi 

"Kemudian Pasal 18 ayat (2) UU Pers. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta," katanya. 

Jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pemilik perusahaan pers serta penanggung jawab (Pemimpin Redaksi) media tersebut maka pihaknya akan membawa permasalahan ini ke dewan pers dan melaporkan ke pihak kepolisian. 

Herri Putra mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak pernah memiliki perusahan atas nama CV Amal seperti yang diberitakan oleh media online tersebut.

"Klien saya sudah menyatakan tidak pernah memiliki perusahaan yang bernama CV AMAL tersebut, kami juga sudah sampaikan hal itu kepada kepolisian," tuturnya. 

Diketahui salah satu media online menyebutkan Herri Putra (Kades Negararatu) merupakan pemilik CV Amal,  dan perusahaan itu bekerja sama dengan pendamping PKH dalam menyuplai komoditi BPNT.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait