#APDESI#BERITALAMPUNGSELATAN

Puluhan Kades di Kalianda Ancam Mogok Kerja

Puluhan Kades di Kalianda Ancam Mogok Kerja
Puluhan Kepala Desa mendatangi kantor DPRD Lampung Selatan, Senin, 22 Februari 2021. (Foto:Lampost.co/Juwantoro)


Kalianda (Lampost.co) -- Puluhan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Kalianda mendatangi DPRD Lampung Selatan terkait pemangkasan tunjangan Kades dan Perangkat Desa, Senin, 22 Februari 2021.

Kedatangan para Kades tersebut diterima Ketua Komisi A DPRD Lampung Selatan Bambang Irawan, di ruang Komisi A DPRD Lamsel.

Ketua Apdesi Kecamatan Kalianda Muklis, menyampaikan kepada DPRD Lampung Selatan untuk dapat membantu mencarikan solusi agar tunjangan Kades dan Perangkat Desa tidak dipangkas cukup besar. 

"Jika, permintaan kami tidak di setujui oleh pihak eksekutif (Pemkab Lamsel). Maka, kami akan mogok kerja memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu  kami minta kepada Komisi A DPRD Lamsel dapat membantu mencarikan solusinya,"katanya.

Hal senada dikatakan Kades Babulang, Kecamatan Kalianda Iskandar. Menurut dia, tunjangan kades dan perangkat desa dipangkas berdasarkan peraturan Bupati Lampung Selatan. 

"Masalah pemangkasan tunjangan Kades dan perangkat desa ini, dapat berdampak pada hajat hidup orang banyak. Maka, kami berharap Komisi A DPRD Lampung Selatan bisa mencarikan solusinya," ujar Iskandar.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Lampung Selatan Bambang Irawan, menyatakan pihaknya segera mencarikan solusi (Jalan keluar,red) terkait persoalan tunjangan Kades dan Perangkat Desa bersama pihak eksekutif.

"Kami dari pihak DPRD Lampung Selatan akan membela Kepala Desa. Sebab, kami sama - sama dipilih oleh rakyat sama hal dengan para Kades,"tegasnya.

Di lain pihak, Kepala Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda Zulkifli, mengatakan tahun 2020 pihaknya masih memiliki hutang. Karena, Alokasi Dana Desa (ADD) berkurang. Apalagi, tahun ini ADD dipangkas cukup besar. Dimana,tunjangan Kades dan perangkat desa bersumber dari ADD.

"Tetapi, kami tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika kami sepakat mogok kerja, maka, pelayanan masyarakat akan terganggu. Untuk saat ini kami tunggu bagaimana solusi dari Pemkab Lamsel,"katanya.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait