#Covid-19indonesia
Setahun Covid-19

Jurus Pemerintah Atasi Pandemi, PSBB hingga Pangkas Anggaran

Jurus Pemerintah Atasi Pandemi, PSBB hingga Pangkas Anggaran
Ilustrasi. Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Selasa, 2 Maret 2021, tepat satu tahun Covid-19 mewabah di Indonesia. Virus tak kasat mata ini sempat membuat seluruh pemangku kebijakan di Tanah Air kalang kabut.

 

Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk menekan laju penambahan kasus covid-19. Berikut sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi covid-19:

1. Stimulus untuk Sektor Pariwisata

Pandemi covid-19 yang melanda Wuhan, Tiongkok, pada akhir 2019 berdampak besar bagi sektor pariwisata Indonesia. Sejumlah destinasi kehilangan wisatawan asing yang mayoritas dari Negeri Tirai Bambu itu.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan potongan harga 30 hingga 50 persen pada 10 destinasi untuk menggaet wisatawan asing dan nusantara. Destinasi wisata tersebut, yakni Batam, Jogja, Makassar, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Silangit, Tanjung Pandan, dan Tanjung Pinang.

Namun, langkah pemerintah mendapat banyak kritikan lantaran dianggap membuka keran penularan covid-19 di Indonesia. Pemerintah juga dituding hanya memikirkan ekonomi ketimbang penanganan kesehatan.

2. Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Stimulus pariwisata lebih dulu lahir ketimbang ketentuan PSBB. Aturan ini baru diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Maret 2020.

Aturan PSBB tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini mengatur pergerakan orang serta barang masuk dan keluar dari daerah masing-masing.

Selang sebulan, dua advokat, Runik Erwanto dan Singgih Tomi Gumilang, mengajukan gugatan uji materi (judicial review) terkait kebijakan ini lantaran menyulitkan masyarakat. Sebaliknya, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) justru mengkritik pemerintah yang masih longgar dalam menerapkan kebijakan tersebut.

3. Perppu tentang Kebijakan Keuangan

Pandemi covid-19 tak hanya menghancurkan sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi. Untuk menyelematkan perekonomian Indonesia, Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

“Perppu ini memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2020.

Melalui Perppu tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp450,1 triliun. Anggaran itu untuk menangani masalah kesehatan, sosial, hingga ekonomi.

4. Pangkas Anggaran Tak Penting

Jokowi juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. Dalam aturan itu, Jokowi memangkas hampir seluruh anggaran kementerian dan lembaga, kecuali Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan mendapat tambahan anggaran hingga Rp19 triliun dari semula hanya Rp57 triliun. Dengan begitu, Kementerian Kesehatan menerima anggaran sekitar Rp76 triliun.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat tambahan anggaran paling besar, yakni hampir dua kali lipat dari anggaran sebelumnya. Semula anggaran yang berikan Rp36 triliun menjadi Rp70,7 triliun.

5. Membuat RS Darurat Covid-19

Senin, 23 Maret 2020, Jokowi meresmikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Wisma Atlet telah mengoperasikan empat tower yang meliputi Tower 4 dan 5 untuk pasien positif covid-19 tanpa gejala.

Kemudian, Tower 6 dan 7 dihuni pasien positif covid-19 bergejala ringan maupun sedang. Pemerintah juga membangun rumah sakit darurat covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Rumah sakit ini dilengkapi dengan ruang observasi yang bisa menampung 500 tempat tidur. Ruang observasi ini berbentuk seperti barak, satu barak terdiri atas enam hingga delapan tempat tidur.

Selain ruang observasi, terdapat ruang isolasi yang dibangun untuk 50 orang. Rinciannya, 30 kamar Intensive Care Unit (ICU) untuk perawatan lebih intensif dan 20 kamar non-ICU.

6. Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 untuk menekan kasus positif. Aturan ini memuat sanksi bagi pelanggar.

Inpres itu menyebutkan sanksi diatur dalam peraturan di masing-masing daerah. Baik berupa peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup), hingga peraturan wali kota (perwali). Penyusunan peraturan kepala daerah harus disesuaikan dengan kearifan lokal. Setiap kepala daerah harus berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait.

Sejumlah masyarakat pernah ditindak lantaran tidak mematuhi protokol kesehatan. Kasus yang paling menarik perhatian masyarakat, yakni kerumunan yang ditimbulkan eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab pada pertengahan Desember 2020.

Rizieq didenda Rp50 juta dan terancam penjara satu tahun. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penegakan Disiplin dan Penerapan Protokol Kesehatan.

7. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Setelah PSBB, pemerintah mulai menerapkan PPKM. Kebijakan ini diklaim berbeda dengan PSBB. PPKM tahap pertama mulai berjalan 11 hingga 25 Januari 2021. Pembatasan ini untuk menekan angka kasus covid-19 di Tanah Air dan keterpakaian tempat tidur di rumah sakit.

PPKM hanya diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. PPKM berlangsung dalam dua tahap dan dilanjutkan dengan PPKM mikro yang penanganannya lebih kecil di tingkat desa. PPKM maupun PPKM mikro diklaim ampun menurunkan kasus aktif covid-19.
 

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait