#pilkades

Jumlah Peserta Kampanye Pilkades Lamsel Dibatasi

Jumlah Peserta Kampanye Pilkades Lamsel Dibatasi
Ilustrasi. Google Images


Kalianda (Lampost.co) -- Pemkab Lampung Selatan telah menetapkan kegiatan kampanye Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 digelar pada 20-22 Oktober mendatang. Namun, dalam pelaksanaannya jumlah peserta kampanye dibatasi maksimal 50 orang.

Sekretaris Kecamatan Palas, Gustafriansyah mengatakan, meski Pilkades saat ini dilaksanakan dalam zona hijau Covid-19. Namun, tahapan kampanye masih mendapat perhatian utama dari panitia Pilkades tingkat kecamatan.

"Kampanye dilaksanakan selama tiga hari, yakni dimulau dari tanggal 20 - 23 Oktober 2021. Dalam kampanye itu, jumlah peserta tetap dibatasi guna mencegah terjadinya kerumunan," kata dia, Selasa, 12 Oktober 2021.

Dia mengatakan untuk wilayah Kecamatan Palas setidaknya ada 11 calon kades dari tiga desa yang ikut serta dalam Pilkades serentak 2021, yakni Desa Palasaji, Mekarmulya, dan Bandanhurip. 

“Dalam pelaksaannya jumlah peserta kampanye maksimal hanya 50 orang. Selain itu, kami akan mengimbau panitia di tingkat desa agar pelaksanaan kampanye calon kepala desa itu juga dilaksanakan secara terjadwal. Hal ini dilakukan supaya tidak ada kegiatan kampanye dilakukan dalam waktu bersamaan," ujarnya.

Sebelumnya, Pilkades serentak 2021 di Lamsel dipastikan bakal digelar pada 28 Oktober 2021 mendatang. Hal ini merujuk pada Surat Keputusan Bupati Lamsel nomor 140/3604/IV.13/2021 tertanggal 8 Oktober 2021.

Dalam surat itu, dijelaskan aturan pelaksanaan Pilkades pada masa pandemi covid-19. Terlebih, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga mengeluarkan surat tindak lanjut pelaksanaan Pilkades serentak dan PAW usai penundaan dengan nomor surat 270/5645/SJ ditanggal yang sama.

Plt. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMD Lamsel, Dicky Yuricki, mengatakan pihaknya meneruskan surat tersebut melalui pemerintah kecamatan agar diteruskan kepada desa yang melaksanakan pilkades.

“Kami mendapatkan surat lanjutan atas penundaan pilkades dari Mendagri. Melihat kondisi wilayah sekarang, maka bisa mulai melanjutkan tahapan sesuai dengan yang direncanakan,” ujarnya.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait