#bansos#danadesa

Penerima BLT Dana Desa di Bumidaya Dipangkas

Penerima BLT Dana Desa di Bumidaya Dipangkas
Ilustrasi. Dok


Kalianda (Lampost.co) -- Pemerintah Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan (Lamsel) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat menyepakati jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) 2021 dikurangi dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pemerintah desa akan lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Kesepakatan itu tertuang dalam berita acara hasil musyawarah desa khusus (Musdesus) di Kantor Desa setempat, pada Jum'at 22 Januari 2021 lalu. Setidaknya jumlah penerima BLT-DD 2021 ditetapkan sebanyak 50 keluarga penerima manfaat (KPM). Padahal, jumlah penerima BLT-DD 2020 mencapai 124 KPM. 

Kepala Desa Bumidaya, Dudi Hermana mengatakan pihaknya bersama BPD sepakat mengurangi jumlah KPM BLT-DD tahun ini sebanyak 74 KPM dari total keseluruhan KPM pada 2020 sebanyak 124 KPM. Pengurangan itu dilakukan karena pemerintah desa akan kembali memprioritaskan pembangunan fisik.

"Soalnya, ada beberapa titik yang mesti dikerjakan pada 2021. Bahkan, ini sudah kami musyawarahkan bersama masyarakat yang menerima," kata dia, Rabu, 27 Januari 2021. 

Menurut Dudi, pihaknya berencana membangun jalan rabat beton di tiga titik, yakni Dusun Mekarjaya I sepanjang 300 meter dan di Dusun Mekarjaya II sepanjang 125 meter. Kedua titik memiliki kelebaran sepanjang tiga meter dan ketebalan 0,15 meter. 

Selanjutnya, pembangunan jalan rabat beton di Dusun Wonogiri sepanjang 303 meter, lebar 2,5 meter dan tebal 0,15 meter. Ketiga titik ini dinilai sangat prioritas karena kondisi jalan masih berupa tanah dan keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. 

"Masih ada pembangunan gorong-gorong di Dusun Semarang yang sudah jebol sejak 1,5 tahun lalu. Artinya, program BLT-DD tetap berjalan dan pembangunan fisik juga tetap berjalan," kata dia. 

Dudi mengatakan, jika pihaknya memaksakan diri untuk menetapkan jumlah KPM BLT-DD sebanyak 124 KPM, maka anggaran dana desa pada 2021 dipastikan tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur tersebut. 

"Misalnya, kalau kami anggarakan 124 KPM dikalikan Rp300 ribu per KPM dan dikalikan lagi penyaluran selama 12 bulan, maka menghabiskan anggaran mencapai Rp425 juta. Tentu tidak bisa membangun jalan nantinya," kata dia. 

Meski ada pengurangan, kata Dudi, pemerintah desa telah mengintruksikan seluruh kepala dusun dan ketua RT supaya benar-benar memvalidasi para penerima BLT-DD yang masuk dalam skala prioritas.

"Pak Kadus dan Pak RT nanti akan mendata warga yang memang masuk kriteria penerima bantuan sosial. Tidak asal pilih. Artinya, BLT-DD akan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan," kata Dudi. 

Sementara itu, Kasi Ekobang Kecamatan Palas, Suyadi mengatakan pengurangan jumlah KPM BLT-DD tersebut dinilai sah-sah saja. Asalkan, penetapan jumlah itu berdasarkan hasil Musdesus bersama BPD. 

"Intinya penetapan itu harus berdasarkan hasil Musdesus. Jangan melenceng dari musyawarah yang melibatkan BPD. Kemudian, kami harap penerima BLT-DD itu harus sesuai tepat sasaran," kata dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait