#JK#JubirIstana

Jubir Presiden Jawab JK Soal Cara Kritik Pemerintah 

Jubir Presiden Jawab JK Soal Cara Kritik Pemerintah 
Juru bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman. ANT Wahyu Putranto


Jakarta (Lampost.co) -- Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, membeberkan cara mengkritik pemerintah. Hal ini sekaligus menjawab mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mempertanyakan kritik kepada pemerintah agar tak dipolisikan.

"Apabila masyarakat ingin mengkritik, masyarakat perlu mempelajari secara saksama, membaca sebaik-baiknya, pertama Undang-Undang Dasar (UUD) 1945," kata Fadjroel melalui rekaman video yang diterima Medcom.id, Minggu, 14 Februari 2021.

Fadjroel menyinggung UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'. Kemudian, Pasal 28J berbunyi: 'Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis'.

Fadjroel mengatakan publik yang menyampaikan kritik melalui media sosial juga mesti memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia meminta pengguna media sosial memahami ketentuan pidana pada Pasal 45, Pasal 45a, dan Pasal 45b aturan tersebut.

Pasal 45 ayat (1) mengatur tentang muatan yang melanggar kesusilaan; ayat (2) tentang muatan perjudian; dan ayat (3) tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Kemudian, ayat (4) tentang muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 45a ayat (1) berisi dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kemudian, ayat (2) tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas SARA.

"Lalu pasal 45b tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi," ujar Fadjroel.

Publik yang menyampaikan kritik dengan unjuk rasa diminta menyimak UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Fadjroel menjamin kritik tidak akan bermasalah bila semua aturan itu dipahami.

"Karena kewajiban pemerintah atau negara adalah melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali," ucap Fadjroel.

Fadjroel menegaskan Presiden Joko Widodo tegak lurus dengan konstitusi UUD 1945 dan demokrasi konstitusional sesuai Amanat Reformasi 1998. Kepala Negara selalu menghormati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Presiden Joko Widodo sesuai dengan sumpah beliau di periode kedua di depan MPR 20 Oktober 2019, selalu tegak lurus dalam UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Fadjroel.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengomentari sikap Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan mempersilakan publik mengkritik pemerintah. Kalla mempertanyakan kritik yang tepat agar tidak dilaporkan ke polisi.

"Beberapa hari lalu presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah, tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Seperti yang disampaikan Pak Kwik (Kian Gie) dan sebagainya," ujar Kalla dalam acara di kanal YouTube PKS TV yang ditayangkan Jumat, 12 Februari 2021.
 

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait