#jokowi#bbm

Jokowi Ubah Formula Harga Premium

Jokowi Ubah Formula Harga Premium
BBM di SPBU. Foto: MI/ Panca Syurkani


Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo merevisi ketentuan terkait penyediaan, distribusi hingga harga jual eceran BBM dalam bentuk minyak tanah, solar, serta premium.

Revisi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2021, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014. Beleid anyar ini diteken presiden pada 3 Agustus 2021 dan diundangkan di hari yang sama.

"Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi beleid tersebut yang dikutip Medcom.id, Rabu, 18 Agustus 2021.

Dalam payung hukum perubahan ini, terdapat beberapa penyesuaian yakni badan usaha distributor. Dalam aturan baru terdapat tambahan ketentuan di antara Pasal 8 dan Pasal 9, yakni Pasal 8A.

Pasal tambahan tersebut menerangkan mengenai penunjukan langsung bagi penyedia dan distributor BBM tertentu seperti minyak tanah dan solar bisa diberikan pada anak perusahaan dari badan usaha. 

Syaratnya kepemilikan saham badan usaha induk lebih dari 50 persen dan punya izin usaha niaga minyak dan gas bumi.

Dalam aturan anyar ini juga disebutkan adanya perubahan harga jual eceran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan. 

Pada Pasal 14 mengatur harga jenis BBM khusus penugasan atau di titik serah untuk setiap liter dihitung dengan formula yang terdiri atas harga dasar ditambah biaya tambahan pendistribusian di wilayah penugasan, serta memasukkan pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Lalu, menteri menetapkan PBBKB dalam komponen harga jual solar dan premium ini.

Sementara di aturan lama tidak ada ketentuan rinci mengenai formula harga jual eceran premium. Beleid lama hanya menyebutkan penetapan harga jual eceran premium, termasuk minyak tanah dan solar, dilakukan dalam rapat koordinasi. Dalam aturan baru, menteri menetapkan PBBKB dalam komponen harga jual solar dan premium ini.

Lebih lanjut, terdapat pasal tambahan yakni Pasal 14A yang mengatur harga jual eceran jenis BBM umum seperti pertalite dan pertamax cs dihitung dan ditetapkan badan usaha berdasarkan formula harga tertinggi yang terdiri atas harga dasar ditambah PPN dan PBBKB.

Harga dasar merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin. Harga jual eceran untuk jenis BBM umum pernah diatur dalam Perpres 191. Namun, ketentuan ini dicabut saat dilakukan revisi atau perubahan pertama menjadi Perpres Nomor 43 Tahun 2018.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait