jokowilembaga

Jokowi Sudah Bubarkan 37 Lembaga Sejak 2014

Jokowi Sudah Bubarkan 37 Lembaga Sejak 2014
Presiden Joko Widodo. Dok: Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 37 lembaga nonstruktural (LNS) sejak 2014 hingga 2020. Pembubaran ini dilakukan lantaran tumpang tindih fungsi dan wewenang antar kementerian/lembaga.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada 10 LNS yang dibubarkan Jokowi di tahun pertamanya memimpin, yakni pada 2014. Lembaga tersebut terdiri atas Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, dan Komisi Hukum Nasional

Selain itu, Jokowi juga membubarkan Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, dan Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Kemudian, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia.

Sementara itu, ada dua LNS yang dibubarkan pada 2015, yakni Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut; serta Dewan Nasional perubahan iklim.

Adapun sembilan lembaga dibubarkan pada 2016, berikut daftarnya:
1. Badan Benih Nasional
2. Badan Pengendali Bimbingan Massal
3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun
5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
6. Dewan Kelautan Indonesia
7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
 
Selanjutnya, sebanyak banyak dua LNS dibubarkan pada 2017:
1.Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
2. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
 
Dan sebanyak 14 LNS dibubarkan pada 2020:
1.Badan KoordinasiNasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-
2025
3. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum
4. Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN
5. Dewan Riset Nasional
6. Dewan Ketahanan Pangan
7. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
8. Badan Standarisasidan Akreditasi Nasional Keolahragaan
9. Komisi Pengawas Haji Indonesia
10. Komite Ekonomi dan Industri Nasional
11. Badan Pertimbangan
Telekomunikasi Indonesia
12. Komisi Nasional Lanjut Usia
13. Badan Olahraga Profesional Indonesia
14. Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait