#Jokowi#UUITE

Jokowi Minta Pasal Karet UU ITE Dihapus

Jokowi Minta Pasal Karet UU ITE Dihapus
Presiden Joko Widodo (Dok. Setpres)


Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo menyoroti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dia meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi dan menghapus pasal karet di dalamnya.

 

"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta DPR bersama-sama merevisi UU ini," kata Jokowi di Rapat Pimpinan TNI/Polri secara tertutup yang ditayangkan YouTube Sekeretaris Presiden, Senin 15 Februari 2021 malam. 

"Karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda," sambungnya.

Menurutnya, multitafsir UU ITE membuat masyarakat kerap saling melapor ke pihak keamanan. TNI dan Polri pun dimintanya meningkatkan pengawasan pelaksanaan UU ITE.

Meskipun UU ini diakuinya untuk menjaga ruang digital di Indonesia lebih bersih, sehat, dan beretika. Namun dia tidak mau jika implementasi UU ITE malah menimbulkan ketidakadilan.

Menurutnya biar bagaimana pun Indonesia adalah negara demokrasi. Sehingga kebebasan berpendapat dan berorganisasi harus dihormati seluruh masyarakat.

"Impelentasinya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Saya minta kepada jajaran TNI dan Polri untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi, serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," ujar Jokowi.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait