#tajuk#pemerintah#bnpt

Jerat Hukum Penyeleweng BPNT

Jerat Hukum Penyeleweng BPNT
Foto dok


PEMERINTAH memiliki tanggung jawab untuk menekan angka kemiskinan. Atas amanah itulah, pemerintah menggulirkan berbagai program untuk membuat masyarakatnya keluar dari garis kemiskinan.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, ada beberapa program bantuan sosial nontunai, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Program BPNT merupakan upaya mereformasi program subsidi rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden RI untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program. Kemudian, mendorong inklusi keuangan karena disalurkan menggunakan akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-warong KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan bank.

Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap mulai 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran BPNT melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran BPNT diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Hingga September 2019, Kementerian Sosial menargetkan perluasan BPNT di semua wilayah Indonesia. Kemensos fokus melaksanakan BPNT karena program ini terbukti membantu menurunkan angka kemiskinan Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia 9,41% atau setara dengan 25,14 juta penduduk pada Maret 2019. Dibandingkan dengan September 2018, angka kemiskinan di Indonesia turun 0,25% dari 9,66%. Artinya, terjadi penurunan dari 9,66% ke 9,41% atau turun 530 ribu jumlah penduduk miskin dari rentang September 2018 hingga Maret 2019.

Meski berhasil menekan angka kemiskinan dan digadang-gadang minim dari penyalahgunaan, ternyata tidak selamanya penyaluran BPNT itu berjalan mulus. Masih ada oknum-oknum serakah yang menyelewengkan anggaran BPNT. Salah satunya, dugaan penyelewengan BPNT oleh PT Mubarokah Jaya Makmur dan Rumah Pangan Kita (RPK/down line Bulog Lampung).

Modusnya, keluarga penerima manfaat (KPM) hanya mendapatkan jatah 8—9 kg beras kualitas medium dan 6—7 butir telur dari pagu Rp110 ribu setiap bulannya. Mayoritas barang pangan, baik beras maupun telur, yang tersedia di setiap e-warong memang disuplai PT MJM dan RPK .

Dari penyalahgunaan wewenang itu, PT MJM meraup keuntungan hingga Rp2,6 miliar setiap bulan, sedangkan RPK mengantongi Rp460 juta per bulan. Oleh karena itu, permasalahan penyelewengan anggaran BPNT tersebut harus segera diusut. Masyarakat KPM harus berani melapor jika mencurigai adanya kecurangan.

Mesti ada pengawasan dari berbagai pihak termasuk masyarakat untuk menghindari terjadinya kecurangan pada setiap program pemerintah, bukan hanya BPNT. Penyelewengan yang terjadi harus dibawa ke ranah hukum. Harapannya penyaluran BPNT yang berpegang pada 6T (tepat sasaran, waktu, harga, jumlah, kualitas, dan administrasi) dapat terlaksana dengan baik dan optimal menekan angka kemiskinan negara kita. ***

EDITOR

Tim Redaksi Lampung Post

loading...




Komentar


Berita Terkait