#lhpbpk#lkpd#rapatparipurn#wtp

Jangan Hanya Kejar WTP, Kinerja Profesional dan Transparasi Harus Dioptimalkan

( kata)
Jangan Hanya Kejar WTP, Kinerja Profesional dan Transparasi Harus Dioptimalkan
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat, 3 Juli 2020. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung dituntut bukan hanya mengejar status wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kinerja pegawai yang profesional dan transparansi harus terus dioptimalkan. Program-program kerja harus berjalan dengan baik sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Hal tersebut yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus pembahasan LHP BPK perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan laporan kinerja pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 di ruang sidang DPRD Lampung, Jumat, 3 Juli 2020

Ketua DPRD Provinsi Lampung Minggrum Gumay mengatakan pansus tersebut merupakan tindak lanjut dari LHP BPK dari Januari - Desember 2019. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki diantaranya sistem, manajemen, mekanisme, dan tertib administrasi.

Ia mengatakan bahwa para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. "Hal-hal teknis sebagai kajian evaluasi di berbagai OPD terkait harus segera diperbaiki. Rekomendasi pansus ini menjawab LHP BPK RI agar tertip keuangan," katanya usai paripurna.

Kemudian ia mengatakan bahwa pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh pansus bukan hanya kolektif tetapi memberikan masukan kepada OPD dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan transparansi birokrasi.

"Dengan catatan tidak menyimpang dengan peraturan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan pihaknya mendengarkan rekomendasi dan saran yang disampaikan oleh Pansus DPRD Provinsi Lampung. Catatan-catatan tersebut akan menjadi masukan bagi jajarannya serta perbaikan-perbaikan di setiap sektor juga akan terus dioptimalkan.

"Nanti akan kami perbaiki semua sesuai dengan catatan-catatan yang diberikan oleh Pansus. Untuk PAD, secara teknis kepada masing-masing dinas. Tapi pada prinsipnya apa yang menjadi masukan pansus hari ini kita jadikan evaluasi dan kita tindak lanjuti," kata Nunik.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar