#honor#guru#bknK2

Jalan Terang Tenaga Honorer

Jalan Terang Tenaga Honorer
Dokumentasi Pixabay.com


TENAGA honorer merupakan salah satu elemen penting bangsa ini. Meski bergaji minim, langkah mereka tidak pernah surut untuk terus mengabdikan diri. Jasa mereka bahkan terbilang besar, utamanya di sektor pendidikan.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah pegawai honorer kategori dua (K2) di Indonesia yang bekerja di berbagai instansi pemerintah saat ini 438.590 orang. Dari jumlah honorer K2 tersebut, 157.210 orang merupakan guru honorer.

Berbagai daerah yang mengalami kekurangan guru aparatus sipil negara (ASN) tetap dapat menyelenggarakan layanan pendidikan berkat kehadiran para guru honorer. Tanpa kehadiran mereka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa akan berjalan pincang.

Meski berperan penting, tidak semua guru honorer beruntung atau malah bernasib buntung lantaran pendapatan mereka jauh di bawah standar upah minimum. Keberpihakan pemerintah amat dibutuhkan untuk mengangkat harkat martabat mereka.

Karena itu, kita mengapresiasi kehadiran Peraturan Pemerintah No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keberadaan PP 49 bisa menjadi angin surga bagi tenaga honorer di Tanah Air terutama para guru.

Dengan terbitnya peraturan tersebut, honorer yang tidak lolos tes PNS atau tidak memenuhi syarat menjadi ASN berpeluang  diangkat menjadi pegawai pemerintah. Mereka akan menerima gaji layak seperti PNS, tetapi tidak mendapatkan uang pensiun.

Bagi honorer yang usianya sudah lebih dari 35 tahun, pemerintah akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti seleksi P3K. Kesempatan juga diberikan kepada guru honorer sebanyak 144.327 orang yang tidak masuk kriteria CPNS.

Seleksi P3K dibuat untuk mengatasi ketidakjelasan nasib tenaga honorer seakan menjadi angin segar. Kebijakan ini bisa menjadi salah satu solusi cerdas atas kegalauan para tenaga honorer K2 yang selama ini kerap khawatir soal nasib dan masa depannya.

Seleksi P3K diharapkan berjalan sesuai dengan peruntukannya. Kita mengharapkan kebijakan ini tidak hanya sekadar angin surga yang dapat membuat kegalauan honorer bertambah parah. Untuk itu proses seleksi harus jujur dan bebas kolusi dan nepotisme.

Kita benar-benar berharap seleksi P3K menjadi solusi jitu yang dapat secara efektif mengatasi persoalan nasib tenaga honorer K2. Jangan ada praktik culas, jangan ada kebohongan apalagi permainan jual beli formasi dalamnya prosesnya.

Kita berharap seleksi P3K menyudahi polemik berkepanjangan soal masa depan dan nasib tenaga honorer K2 di negeri ini. Ketidakjelasan, keresahan hingga kegalauan para pegawai honorer memang sudah sepatutnya mendapat solusi permanen.

Di Lampung, jumlah tenaga guru honorer saat ini, yaitu kurang lebih 7.000 orang. Tenaga honorer seperti guru sudah menjadi sepantasnya mendapatkan reward dan apresiasi yang setimpal atas kerja keras mereka mengabdi untuk negeri.

Semoga lahirnya kebijakan seleksi P3K ini bukan sekadar jualan kecap manis pada tahun politik. Keberpihakan ini harus benar-benar menjadi jalan terang yang akan membawa nasib honorer K2 di Republik ini menjadi lebih berharkat dan bermartabat.

EDITOR

Tim Tajuk

loading...




Komentar


Berita Terkait