#korupsi#hukum#beritalampura

Jaksa Wajib Menindaklanjuti Kasus Korupsi Puskesmas Lampura

( kata)
Jaksa Wajib Menindaklanjuti Kasus Korupsi Puskesmas Lampura
Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Mulyawan. Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menilai kasus korupsi yang menjerat Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara atas nama dr. Maya Metissa, harus ditangani serius dan wajib bagi Kejaksaan menindaklanjutinya jika ada fakta di persidangan mengungkapkan banyak pihak yang diduga terlibat, termasuk penjabar Kadinkes tahun-tahun sebelumnya.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Mulyawan mengatakan jika kemudian ada nama-nama yang terungkap dan diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi di Dinas Kesehatan Lampura, maka wajib ditindaklanjuti oleh Jaksa.

"Untuk terdakwa dan penasehat hukumnya silahkan sampaikan dalam persidangan jika benar ada keterlibatan bendaharanya dan para Kadinkes sebelumnya. Hal ini lah yang akan menjadi fakta untuk ditindaklanjuti. Semua kebenaran akan terungkap di persidangan, jika terdakwa mengungkapkannya," kata dia.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memastikan perkara kasus korupsi yang menjerat Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara dr. Maya Metissa akan ditindaklanjuti jika ada fakta baru yang terungkap dalam persidangan. Hal ini dikatakan Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Andrie W Setiawan mendampingi Kajati Heffinur, Selasa, 22 September 2020.

Menurut Andrie, setiap Jaksa yang ditunjuk dalam persidangan tentu akan bertindak profesional sesuai aturan Undang-undang yang berlaku, terlebih saat ini ada kontrol dari media yang mengikuti jalannya persidangan tersebut.

"Kalau ada faktanya mengerah korupsi berjamaah dan sudah tadisi dari Kadis sebelumnya sudah barang pasti ditindak lanjuti oleh jalanya, tapi kita tidak bisa katanya harus ada pembuktian di persidangan," katanya.

Lebih lanjut mantan Kasi Intel Kejari Bandar Lampung ini mengatakan Kejati dipastikan akan melihat dan mengawasi proses ini.

"Kalaupun nantinya ada fakta seperti yang dikatakan penasehat hukum ya harus ditindaklanjuti. Kita ini profesional dalam penganan perkara. Kalau ada fakta dan alat bukti memang mengarah ya dilanjutkan. Tapi jangan katanya harus dengan fakta, sidang" kata dia.  

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar