#korupsi#beritalampung

Jaksa KPK Jabarkan Peran Dua Mantan Pejabat Lamsel dalam Fee Proyek

Jaksa KPK Jabarkan Peran Dua Mantan Pejabat Lamsel dalam Fee Proyek
Sidang dakwaan dugaan korupsi di Pemkab Lamsel yang digelar secara daring di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis, 25 Februari 2021. Lampost.co/Abu Umarali


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Mantan Asisten II Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi dan mantan Kepala Dinas PUPR Lamsel, Syahroni, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang secara virtual, Kamis, 25 Februari 2021.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Efianto, Jaksa KPK, Taufiq Ibnugroho mendakwa Syahroni menerima fee proyek sebesar Rp54 miliar pada 2016-2017. Nilai tersebut dinikmati Syahroni sebesar Rp703 juta. 

Kemudian di 2018 terdakwa juga menerima fee sebesar Rp400 juta dari Gilang Ramadhan (rekanan) dan uang tersebut diserahkan kepada Zainudin Hasan.

"Uang ini diserahkan terdakwa kepada Zainudin Hasan melalui Hermansyah Hamidi sebesar Rp49,7 miliar dan melalui Agus Bhakti Nugroho Rp4 miliar," kata Taufiq.

Sementara Hermansyah Hamidi menerima komitmen fee Rp49,7 miliar dan diserahkan ke mantan Bupati Zainudin Hasan. Selain itu terdakwa juga menerima fee dari Dinas PUPR Lamsel Rp5 miliar dipertengahan 2016. Uang fee Rp5 miliar ini diterima dari Syahroni Rp4 miliar, Desy Elmasari Rp700 juta dan Adi Supriadi Rp300 juta. Sisa uang fee proyek sebesar Rp5 miliar tersebut dipakai terdakwa.

Pada saat itu, Hermansyah Hamidi pada 2016 menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan dan pejabat definitif pada 2017. Untuk Syahroni pada 2016 menjabat Kasubbag Keuangan Dinas PUPR Lamsel dan menjadi Kabid Bina Program PUPR pada 2017.

Pada kesempatan itu, Jaksa KPK meminta hakim agar sidang kedua terdakwa dilaksanakan berbarengan karena saksi-saksi untuk keduanya sama. Hanya dari saksi Hermansyah Hamidi ada saksi makelar hukum. 

Melalui penasihat hukumnya kedua terdakwa sepakat untuk tidak mengajukan eksepsi. Namun penasihat hukum Hermansyah Hamidi, yakni Hendri Donal meminta agar pelaksanaan sidang kliennya dipisah. "Meski pasal yang diterapkan sama, tetapi ada perbedaan kontekstual," ujar Hendri.

Sementara terdakwa Hermansyah Hamidi meminta kepada hakim dihadirkan secara langsung dalam sidang. Sebab, sidang virtual menghambat dalam komunikasi. 

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait