korupsilampura

Jaksa Hadirkan Saksi Kunci Kasus Korupsi Kadiskes Lampura

( kata)
Jaksa Hadirkan Saksi Kunci Kasus Korupsi Kadiskes Lampura
Jaksa Budiawan Utama, akan menghadirkan beberapa saksi pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang besok.

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sidang lanjutan perkara korupsi dana anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang menyeret terdakwa atas nama Maya Metissa, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Senin besok, 28 September 2020.

Dalam persidangan teleconfrance yang akan digelar besok, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadirkan saksi kunci pada perkara ini.

Menurut Jaksa Budiawan Utama, pihaknya akan menghadirkan beberapa saksi pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang besok.

"Saksi berikutnya akan kami hadirkan dari dinasnya, termasuk Bendahara Dinas yakni Novrida Nunyai," kata JPU, Minggu, 27 September 2020.

Jaksa Budiawan Utama mengakui bahwa bendahara dinas tersebut kerap disebut oleh para saksi sebagai orang yang telah melakukan pemotongan pencairan dana BOK.

"Kalau dari semua saksi sebelumnya menyatakan bahwa atas semua pencairan dana BOK itu dilakukan pemotongan 10 persen dari anggaran 2017 dan 2018," katanya.

Diketahui dr Maya Metissa sering disebut dalam persidangan suap fee proyek kepada mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Dalam persidangan yang digelar secara Telecom France, dr. Maya menjalani sidang perdana dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim Siti Insirah.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gatra Yudha Pramana menyampaikan terdakwa dr. Maya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa telah menyelewengkan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2017-2018, " kata jaksa.

Adapun perbuatan terdakwa kata JPU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 12 huruf f Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...

Berita Terkait

Komentar