#ibukotabaru

Jakarta Diminta Dijadikan Daerah Khusus Perekonomian

Jakarta Diminta Dijadikan Daerah Khusus Perekonomian
Kompleks Parlemen Senayan. MI/Barry Fathahillah


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah diminta memperjuangkan pemberian status khusus kepada Jakarta usai undang-undang (UU) ibu kota negara (IKN) Nusantara disahkan. Pengesahan payung hukum pemindahan pusat pemerintahan itu menanggalkan status daerah khusus ibukota (DKI) negara. 

"Kami mengharapkan agar pemerintah sungguh-sungguh memikirkan Jakarta usai pemindahan ibu kota dengan memberikan status kekhususan di bidang keuangan, bisnis, ekonomi serta kesejarahan," kata anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Kamrussamad melalui keterangan tertulis, Rabu, 19 Januari 2022.

Baca juga: Pemerintahan di Ibu Kota Baru Bakal Bersifat Khusus

Politikus itu menyampaikan Jakarta memiliki syarat menjadi daerah khusus perekonomian. Di antaranya, infrastruktur ekonomi dan keuangan.

Selain itu, pemberian status khusus itu menjawab kekhawatiran warga Jakarta. Sebab, banyak warga yang mempertanyakan pemindahan IKN berdampak besar terhadap perekonomian. 

"Mereka (warga) mengkhawatirkan jika ibu kota negara dipindahkan, apakah bandara, stasiun, terminal mereka masih akan ramai dikunjungi wisatawan, serta apakah bus-bus masih terisi dengan penumpang," ungkap dia.

Pertimbangan lainnya dengan pemberian daerah khusus karena sejarah panjang Jakarta. Menurut dia, perjalanan Indonesia tak bisa dilepaskan dari Jakarta.

"Sang Proklamator Soekarno Hatta memproklamirkan republik ini di tanah Jakarta, serta 7 presiden dilantik dan disumpah di atas tanah Jakarta," ujar dia.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait