pilkada

Jajaran Pengawas Lakukan Patroli Pengawasan Politik Uang

Jajaran Pengawas Lakukan Patroli Pengawasan Politik Uang
Jajaran Pengawas Pemilu saat melakukan patroli pengawasan praktik politik uang pada masa tenang Pilkada Lamsel 2020, Minggu (6/12/2020). (Dok)


KALIANDA (Lampost.co) -- Memasuki masa tenang Pilkada Serentak 2020, jajaran Pengawas Pemilu di Lampung Selatan melakukan Patroli Pengawasan Antipolitik Uang secara serentak, Minggu (6/12/2020). Kegiatan tersebut untuk mencegah praktik politik uang terutama mempengaruhi kecenderungan pilihan pemilih. 

Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi mengatakan patroli pengawasan dilakukan untuk memastikan pada tahapan masa tenang bebas dari kegiatan politik yang berpotensi memengaruhi preferensi pemilih pada pemungutan suara Pilkada 2020.

"Ada beberapa kemungkinan masih adanya alat peraga atau bahan kampanye yang belum dibersihkan, dan terlebih praktik politik uang. Tentu patroli pengawasan ini untuk mengantisipasi adanya gerakan praktik politik," kata dia. 

Hendra Fauzi mengatakan pihaknya juga menggerakkan seluruh jajaran Pengawas pemilu hingga tingkat TPS secara serentak memberikan imbauan melalui masjid-masjid yang ada di setiap dusun. Tentu dengan adanya patroli pengawasan ini, praktik politik uang bisa diantisipasi sedini mungkin. 

Menurutnya, sebagaimana diketahui pada Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, menyatakan setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.

"Sedangkan, pada Pasal 187A ayat (2), diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," kata dia. 

EDITOR

Ricky Marly

loading...




Komentar


Berita Terkait