#pertambangan#minerba#batubara#eksplorasi

Izin Pertambangan Minerba Kini Menjadi Kewenangan Pusat

( kata)
Izin Pertambangan Minerba Kini Menjadi Kewenangan Pusat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Lampung, Qudrotul Ikhwan.Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang ada di Lampung akan diambil alih Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional. Nantinya, mulai dari penetapan rencana pengelolaan minerba, izin sampai pengelolaan dilakukan pejabat pengawas pertambangan.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada Pasal 169C disebutkan seluruh kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan minerba wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Lampung, Qudrotul Ikhwan mengatakan pertambangan dan perizinannya akan dikelola Pemerintah Pusat. "Ada undang-undang baru Nomor 3 Tahun 2020. Kami juga kemarin dipanggil Pak Gubernur untuk diskusi. Ada penarikan kewenangan dari pemerintah provinsi kembali kepada pusat di bidang minerba," katanya.

Dia menambahkan sebelumnya pemerintah daerah memiliki kewenangan mengurus perizinan pasir dan batu (sirtu). Namun, untuk sementara ini kembali kepada pusat. Jika ada yang ingin mengurus izin atau perpanjangan izin, masih bisa dan diperbolehkan diurus di daerah selama 6 bulan ke depan.

Walaupun begitu, pihaknya masih menunggu peraturan pusat lebih lanjut. Apabila semua izin diambil pusat, pihaknya mengikutinya, tapi jika bisa ditangani daerah, pihaknya siap.

"Nah untuk sementara ini kembali kepada pusat. Tapi di situ ada pasal. Kami masih ada kewenangan selama 6 bulan ke depan sampai Desember. Kami juga sambil menunggu peraturan-peraturan pemerintah lebih lanjut," katanya.

Sementara itu dalam UU No 3 Tahun 2020, pada Pasal 158 menyebutkan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Kemudian Pasal 159, pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Kemudian Pasal 160, berbunyi setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Pasal 161, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin bisa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait