#Jokowi

Istana Tegaskan Pemerintahan Jokowi Tak Antikritik

Istana Tegaskan Pemerintahan Jokowi Tak Antikritik
Ilustrasi/Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan pemerintah tidak antikritik. Dia meminta masyarakat tidak khawatir atau takut untuk melontarkan kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

"Selama kritik itu berbasis data, fakta, argumentasi yang kuat pasti akan diterima dan menjadi bahan evaluasi," ujar Donny kepada Media Indonesia, Sabtu, 13 Februari 2021.

Salah satu contoh kritik yang menjadi modal perbaikan kebijakan adalah terkait distribusi bantuan sosial (bansos). Donny mengungkapkan ada beberapa pihak yang menyodorkan data dan fakta bahwa bansos tidak tepat sasaran.

"Ada yang melaporkan bahwa warga yang sudah meninggal tetap dapat bansos, warga yang sudah pindah domisili dapat bansos. Kritik-kritik itu ditindak lanjuti dengan perbaikan. Jadi kritik itu diperlukan," jelas dia.

Di sisi lain, Donny meminta laporan pihak tertentu atas para kritikus kepada kepolisian tak perlu dirisaukan. Jika kritikus memiliki data dan fakta yang kuat, dipastikan laporan itu menguap begitu saja dan tidak akan berujung pada pemidanaan.

Donny juga memastikan pemerintah tidak terafiliasi dengan pihak-pihak yang kerap melaporkan para kritikus kepada aparat kepolisian.

"Dalam demokrasi, pasti ada pihak yang mendukung dan antipemerintah. Kalau pemerintah dikritik, pasti akan ada pendukung yang bereaksi dan itu wajar. Itu tidak masalah selama respons mereka tidak berlebihan," tuturnya.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa berbuat banyak mengendalikan pendukung yang kerap melaporkan masyarakat yang melontarkan kritik. Pihaknya hanya bisa mengimbau.

"Imbauannya seperti tetap mengikuti peraturan yang ada, harus taat hukum. Jangan melanggar undang-undang. Kita juga meminta pendukung berpegang pada data dan fakta jika hendak membuat laporan," kata dia.

Pernyataan Donny tersebut disampaikan untuk menanggapi adanya aduan dari Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung terhadap presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsudin kepada KASN. Dalam aduan itu, Din disebutkan melakukan pelanggaran kode etik dan tindakan radikal.

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah itu dianggap banyak mengeluarkan sikap dan pernyataan yang merugikan pemerintah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti pun buka suara. Ia menyebut pelaporan tersebut sebagai tindakan yang tidak masuk akal.

"Tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat. Pak Din adalah orang yang aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan antarumat beragama, baik di dalam maupun luar negeri. Beliau juga tokoh yang menggagas konsep negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah di PP Muhammadiyah," terang Muti beberapa waktu lalu.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait