#jokowi#kapolri

Istana: Surat Telegram Kapolri Adalah Arahan Presiden

Istana: Surat Telegram Kapolri Adalah Arahan Presiden
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman. MI/Ramdani


Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tidak bersikap reaktif terhadap warga yang menyampaikan aspirasi atau kritik kepada pemerintah. Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti Kapolri dengan menerbitkan surat telegram (ST) nomor STR 862/IX/PAM.III/2021.   

 

"Surat telegram Kapolri itu adalah arahan Presiden," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman kepada wartawan, Kamis, 16 September 2021.

 

Dia menekankan Kepala Negara ingin aparat keamanan bersifat humanis. Khususnya, dalam bertugas di lapangan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, menilai tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan sebetulnya tidak perlu terjadi. "Harusnya biasa saja. Presiden tidak akan merasa tersinggung dengan kritik," ucap Faldo.

Menurut dia, setiap masukan dan aspirasi dari publik pasti menjadi pertimbangan serta bahan pemikiran bagi pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Sebelumnya, kepolisian menangkap sejumlah warga yang menyampaikan aspirasi ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah. Di Blitar, aparat keamanan menangkap peternak yang mengeluh harga jagung naik. Kemudian, 10 mahasiswa ditangkap di Solo lantaran meminta Kepala Negara membenahi KPK.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait