#BKN#BKD#CPNS#Lampung#Lamtim

Ini Syarat Tenaga Honorer K2 Daftar CPNS

Ini Syarat Tenaga Honorer K2 Daftar CPNS
Kepala BKPPD Kabupaten Lamtim, Noer Alsyarief, Jumat (12/10/2018). (Lampost/Djoni Hartawan Jaya)


SUKADANA (Lampost.co) -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan, tenaga guru honorer eks tenaga honorer kategori (THK) II yang dapat ikut mendaftar dan ikut seleksi CPNS 2018,  adalah mereka yang memperoleh ijazah sarjana dan melakukan perekaman pada saat pendataan tahun 2012 sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penegasan tersebut dituangkan Kemenpan RB melalui surat No.B/505/SM.01.00/2018, tanggal 11 Oktober 2018, tentang penjelasan Permenpan RB No.36 tahun 2018 terkait eks THK II.

Surat yang ditandatangani Deputi Menpan RB Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja tersebut sekaligus merupakan jawaban atas banyaknya pertanyaan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) termasuk Kabupaten Lamtim, tentang seleksi terhadap eks THK II (guru dan tenaga ksehatan) dalam penerimaan CPNS 2018.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Lamtim, Noer Alsyarief, kepada lampost.co, Jumat (12/10/2018) menjelaskan, sebelumnya menyikapi persoalan yang dihadapai  tenaga guru honorer K II yang tidak dapat mendaftar CPNS karena terbentur masalah tahun kelulusan ijazah, Pemkab Lampung Timur surati Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panselnas CPNS 2018. 

Surat yang ditandatangani langsung oleh Sekdakab, Syahruddin Putera tersebut,  pada dasarnya memohon perkenan Kepala BKN  agar eks tenaga honorer K II yang telah memenuhi persyaratan dapat diikutsertakan sebaga peserta seleksi CPNS formasi khusus eks tenaga guru honorer K II di Kabupaten Lamtim.

Puluhan tenaga guru honorer K II itu lanjut Syarief, tidak bisa mendaftar, karena terganjal  tahun perolehan ijazah S 1 mereka akibat adanya dua aturan atau dua ketentuan yang berbeda. 

Kedua ketentuan mengenai tahun perolehan ijazah yang berbeda itu  tercantum dalam surat  dari BKN No. E 26-30/v 141-3/99, tanggal 1 Oktober 2018, tentang data eks tenaga honorer K II dan proses pencetakan kartu tanda peserta ujian tenaga honorer K II.
Dalam surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional BKN dan Kepala BKD Pemprov, Pemkab dan Pemkot,  pada salah satu klausul surat disebutkan bahwa  sesuai dengan Per Menpan No.36 tahun 2018, bagi tenaga pendidik minimal berijazah S 1 yang diperoleh sebelum pelaksanaan seleksi tenaga honorer K II pada 3 Novemver 2013. 

Sementara  pada bagian lainnya disebutkan  bahwa pendidikan yang digunakan untuk proses  seleksi CPNS formasi khusus tenaga honorer K II tahun 2018 adalah kualifikasi pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan saat pendataan tenaga honorer K II pada 2012. Karena adanya dua ketentuan yang berbeda tersebut maka puluhan tenaga guru honorer K II tersebut tidak dapat mendaftarkan diri. Mereka tidak dapat melakukan registrasi pendaftaran di menu help desk https://sscn.bkn.go.id.

Surat dari Pemkab Lamtim dan juga dari Pemkab lainnya di Indonesia itu tandas Alsyarief, kemudian ditanggapi oleh pihak Kemen PAN RB melalui surat No. No.B/505/SM.01.00/2018, tanggal 11 Oktober 2018, tentang penjelasan Per Men PAN RB No.36 tahun 2018 terkait eks THK II.

Dalam surat tersebut pada point angka 1 huruf b ditegaskan dan dijelaskan bahwa, tenaga guru honorer eks tenaga honorer katagori (THK) II yang dapat ikut mendaftar dan ikut seleksi CPNS 2018,  adalah mereka yang memperoleh ijazah sarjana dan melakukan perekaman pada saat pendataan tahun 2012 sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh BKN.

“Dengan adanya penegasan dan penjelasan itu jelaslah bahwa tenaga guru eks THK II yang bisa mendaftar dan ikut seleksi CPNS 2018, adalah mereka yang telah berijazah sarjana saat verifikasi dan validasi (pendataan) kemudian masuk dalam database BKN pada tahun 2012,” tandas Alsyarief.

 

 

 

 

 

EDITOR

Joni Hartawan Jaya

loading...




Komentar


Berita Terkait