#Covid-19#airlanggahartarto

Ini Respons Cepat KPCPEN Sikapi Peningkatan Kasus Covid-19

Ini Respons Cepat KPCPEN Sikapi Peningkatan Kasus Covid-19
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto (kanan) bersama Presiden Joko Widodo. Foto: ekon.go.id


Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo menerima laporan beberapa wilayah kini memiliki bed occupancy rate (BOR) untuk rumah sakit khusus pasien covid-19 sudah berada di atas 70%. Data ini tercatat di ada 87 kabupaten/kota.

Pemerintah pun bergerak cepat dalam merespons lonjakan kasus covid-19 beberapa hari terakhir. Langkah itu diwujudkan dengan memangkas jam operasional pusat keramaian dan pengetatan disiplin masyarakat dalam menerapkan 3M.

"Bapak presiden meminta untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat tentang 3M, dan ini merupakan penugasan di BNPB," kata Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Senin, 21 Juni 2021.

Baca: Angka Kesembuhan Covid-19 di Lampung Nyaris 90%

 

Di beberapa daerah yang memiliki kasus sangat tinggi seperti yaitu Riau, Kepri, Bangkalan, maupun Kudus, Presiden meminta untuk segera ditindaklanjuti dengan melibatkan TNI dan Polri.

Peningkatan kasus  juga memaksa pemerintah untuk mengurangi jam operasional mal dan pusat perbelanjaan. Untuk mal dan pusat perdagangan di zona merah jam operasional diubah dari pukul  21.00 WIB menjadi 20.00 WIB. 

"Jam operasional mal, pasar, dan pusat perdagangan kini maksimal jam 20.00 WIB. Pengunjung juga dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas," ujar Airlangga, yang juga Menko Perekonomian RI.

Pemerintah pun mengurangi kapasitas makan di tempat (dine-in) dari 50% menjadi 25%. Pembatasan tersebut  berlaku untuk  rumah makan, kafe, bahkan pedagang kaki lima yang berada di zona merah covid-19.

"Makanan sebaiknya dibawa pulang. Layanan pesan antar restoran dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat," tambah Airlangga.

Kegiatan perkantoran kementerian/lembaga dan BUMN di zona merah, kini dikurangi drastis. Karyawan dan pegawai yang bekerja di rumah (WFH) ditetapkan sebesar 75%. Untuk zona non merah, kuning dan hijau, masih diperbolehkan perkantoran dibuka sebesar 50% dari kapasitas namun harus menerapkan protokol kesehatan ketat.

Untuk kegiatan sektor esensial lain,  industri, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital nasional, masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan ketat.

"Kebutuhan pokok masyarakat mulai dari supermarket, apotek ini juga berjalan dengan regulasi dan dapat beroperasi 100 persen dengan peraturan operasional, kapasitas serta protokol kesehatan yang lebih ketat," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

Mobilitas masyarakat di zona merah juga dibatasi secara ketat. Lewat kebijakan WFH secara bergilir, diharapkan masyarakat  tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain. “Tentang ini akan diatur lebih lanjut baik oleh K/L maupun pemda," ujar Airlangga.

Pemerintah tidak akan melakukan lockdown, namun terus  memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM).

"Terkait dengan penebalan dan penguatan PPKM mikro arahan presiden tadi untuk melakukan penyesuaian, jadi ini akan berlaku mulai besok 22 Juni-5 Juli, dua minggu ke depan, bahwa penguatan PPKM mikro akan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

Presiden Jokowi juga menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk fokus menangani virus corona bagi ibu hamil dan anak-anak. Harapannya kasus covid-19 yang melanda ibu hamil dan anak-anak bisa ditekan.

"Bapak presiden mendorong terkait ibu hamil, ibu melahirkan, bayi, dan balita untuk ditangani oleh BKKBN. BKKBN akan tangani secara khusus terkait penanganan covid-19 untuk ibu hamil, ibu melahirkan, balita, dan anak," kata Airlangga.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait