#hti#pembakaranbendera#pbnu

Ini Lima Pernyataan Sikap PBNU Soal Pembakaran Bendera HTI Oleh Banser

Ini Lima Pernyataan Sikap PBNU Soal Pembakaran Bendera HTI Oleh Banser
Ilustrasi. (Foto: Dok/Google Images)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membuat lima pernyataan sikap terkait pembakaran bendera HTI oleh Anggota Banser di Garut Jawa Barat, pada 22 Oktober 2018.

Pertama, sebagai bentuk jaminan atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka segala bentuk usaha yang mengarah pada tindakan makar harus ditindak tegas.

Kedua, berdasarkan laporan Tim Pencari Fakta yang dibentuk PBNU, pengibaran dan pemasangan bendera HTI di tempat Apel Hari Santri Nasional 2018 terjadi di hampir seluruh Wilayah Jawa Barat, seperti Sumedang, Kuningan, Ciamis, Banjar, Bandung, Tasikmalaya, dan lainnya. Itu berarti ada upaya sistematis untuk melakukan infiltrasi dan provokasi terhadap pelaksanaan Apel Hari Santri Nasional 2018.

Di berbagai tempat, bendara HTI tersebut berhasil ditertibkan dan diserahkan kepada aparat keamanan sesuai SOP. Namun yang terjadi di Garut, anggota Banser menjadi korban dari provokasi dan infiltrasi dengan melakukan pembakaran bendera HTI di luar SOP yang sudah ditentukan.

PBNU menyayangkan peristiwa pembakaran bendera dimaksud. Atas dasar itu, PP GP Ansor telah mengambil tindakan yang benar sesuai ketentuan dan mekanisme organisasi. PBNU juga menyampaikan terima kasih kepada PP GP Ansor qq. Banser yang tidak terprovokasi dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap pengibar bendera HTI, baik secara verbal maupun fisik dengan mempersekusi misalnya.

Ketiga, PBNU menyayangkan aparat keamanan yang kecolongan dengan tidak melakukan tindakan terhadap pengibaran bendara organisasi terlarang (HTI).

Keempat, tindakan anggota Banser Garut tersebut didasari rasa cinta tanah air. Tidak ada landasan kebencian personal maupun kelompok, apalagi dimaksudkan untuk melecehkan atau menodai agama. Semangat untuk mencintai tanah air adalah landasan utama untuk mencegah gerakan-gerakan yang ingin mengganti konstitusi dan bentuk negara.

Kelima, PBNU meminta kepada semua pihak, utamanya warga Nahdliyin untuk menjaga ketenangan dan tidak terprovokasi.

Pernyataan sikap itu ditandatangani Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jendral PBNU Helmy Faishal Zaini.

EDITOR

Eka Setiawan

loading...




Komentar


Berita Terkait