Ini Landasan Anies Menentukan Kebijakan Jika Jadi Presiden

Medcom May 22, 2023 | 22:28

Jakarta (Lampost.co) – Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menyebutkan sejumlah landasan untuk menentukan kebijakan jika terpilih sebagai RI 1. Hal tersebut disampaikan Anies saat menjadi narasumber ABC News Australia.

Awalnya, dia diserang dengan pertanyaan tentang dukungan kelompok Islam kepadanya saat memenangi Gubernur DKI. Hal itu menjadi asumsi penyebab keterbelahan di tengah-tengah masyarakat.

Anies pun menjawab hal tersebut hanya merupakan asumsi yang dinarasikan. Padahal, faktanya di Jakarta tidak pernah terjadi isu ketimpangan dan perpecahan antar etnis dan agama selama lima tahun dia menjabat. "Saya mengajak semua orang untuk menilai bukan berdasarkan asumsi tapi berdasarkan rekam jejak," kata Anies.

Dia menjelaskan sejak 2017 hingga menyelesaikan masa jabatan lima tahun tidak pernah mengkonfrontasi pelabelan itu. Sebab, tidak ingin membalas pernyataan dengan pernyataan. “Yang saya lakukan memberikan kesempatan yang sama, perlakuan yang sama kepada semua kelompok agama dan etnis. Nyatanya, kami menciptakan rasa stabilitas dan rasa damai di Jakarta," ujar dia.

Andai terpilih sebagai presiden, lanjutnya, dia akan tetap memakai formula yang sama saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Merangkul Berbagai Kalangan

Pasalnya, prinsip dan landasan selama menjadi Gubernur berhasil dan membuat Anies mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai kelompok di luar Islam.

"Terbukti, saya mendapat dukungan dari berbagai kalangan (di luar Islam). Dalam pengambilan keputusan, prioritas saya berdasarkan 4 hal, pertama prinsip kesetaraan. Kedua prinsip kepentingan umum, lalu common sense, dan keempat hukum, aturan dan regulasi," beber Anies.

Kemudian, Anies kembali mendapatkan pertanyaan apakah dirinya tidak merasa ada beban hutang kepada pendukung (relawan) jika menggunakan landasan tersebut?

Anies pun menjawab dengan lugas kalau menjadi pemimpin bukan tentang siapa yang mendukung, melainkan tentang bagaimana mengambil kebijakan.

"Saya melayani lima tahun (di Jakarta) dan kami melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Itu tidak secara otomatis mencerminkan siapa yang mendukung Anda, tapi tercermin dalam kebijakan," kata dia.

Menurutnya, kebutuhan masyarakat Indonesia adalah akses yang setara terhadap pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, kualitas perawatan kesehatan.

“Di atas ada kebijakan bidang pertanian dan perikanan dan kami punya banyak SDA sehingga pendekatan sistematis untuk memungkinkan pertumbuhan yang setara di seluruh wilayah," katanya.