#Demokrasi#Korupsi

Indeks Demokrasi Pengaruhi Penurunan Persepsi Korupsi RI

Indeks Demokrasi Pengaruhi Penurunan Persepsi Korupsi RI
Ilustrasi: Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) mengenai Indeks Demokrasi 2020 terbit tidak lama setelah Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020. Berdasarkan dua laporan tersebut, skor Indonesia turun dari tahun sebelumnya, baik di segi demokrasi maupun persepsi korupsi.

Dalam Indeks Demokrasi 2020, Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara dengan skor 6,30, menjadikannya setara dengan kerajaan kecil di Afrika, Lesotho. Meskipun peringkatnya stagnan dibanding 2019, skor yang diperoleh Indonesia sebelumnya ialah 6,48. 

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2020, Indonesia berada di peringkat 102 bersama dengan negara Gambia dengan skor 37. Berdasarkan IPK 2019, Indonesia memperoleh skor 40 dan mampu menembus peringkat 85 dari 180 negara.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut ada benang merah antara demokrasi dan praktik korupsi. Pasalnya, salah satu sektor yang tersentuh dari kejahatan korupsi ialah demokrasi, misalnya praktik politik uang saat penyelenggaraan pemilihan umum.

"Pada saat negara menjalankan konteks pemilihan umum, dan di sana ada kecurangan, misalnya politik uang, maka itu akan mencederai konsep demokrasi itu sendiri dan itu terjadi masif di Indonesia," terang Kurnia kepada Media Indonesia, Sabtu, 13 Februari 2021.

Selain itu, penurunan di dua indeks itu karena pemerintah cenderung tidak mendengarkan aspirasi publik dalam pembentukan perundang-undangan yang memiliki irisan dengan isu korupsi. Dia menyoroti revisi Undang-Undang (UU) KPK, Minerba, Mahkamah Konstitusi, dan Omnibus Law Cipta Kerja.

"Jadi, mulai demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki kelindan dengan isu korupsi itu tidak dijadikan faktor utama pemerintah," jelas dia.

Dalam penilaiannya, EIU menggunakan lima variabel untuk menentukan skor suatu negara pada indeks demokrasi. Dari kelimanya, skor untuk tiga variabel, yakni penyelenggaraan pemilu dan pluralisme, partisipasi politik, serta kebebasan sipil stabil dibanding tahun sebelumnya.

Variabel budaya politik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni 5,63 menjadi 4,38. Sementara itu, variabel yang meningkat hanya di sisi fungsi pemerintah, dari 7,14 di tahun lalu menjadi 7,50.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait