#LAMPUNG#INDEKSDEMOKRASI

Indeks Demokrasi Lampung Turun karena Ongkos Politik Mahal

Indeks Demokrasi Lampung Turun karena Ongkos Politik Mahal
Ilustrasi: Pixabay.com


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pengamat politik Universitas Lampung (Unila) Robi Cahyadi mengatakan penurunan Indek Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) disebabkan karena biaya demokrasi yang mahal khususnya di Lampung.

Ia menerangkan, biaya politik yang mahal seperti biaya saat berkampanye Pasangan Calon (Paslon) yang butuh biaya besar dan biaya membeli partai politik yang mahal, hal tersebut yang membuat korupsi meningkat.

"Demokrasi dalam konteks indonesia itu ada kaitanya  dengan korupsi, maksud saya IDI  dan IPK  saling berkaitan karena memang demokraksi kita sangat mahal,"katanya, Minggu, 14 Februari 2021.

Robi juga menyatakan ada kecurangan terjadi semisal politik uang. Maka, hal itu akan mencederai konsep demokrasi itu sendiri dan itu terjadi masif di daerah-daerah.

"Artinya pada saat dia beli partai saat dia berkampanye mengeluarkan uang sehingga untuk mengembalikan modal itu , maka para pejabat politik atau pejabat  publik melakukan korupsi politik," ujarnya.

Oleh sebab itu, untuk mengubah semuanya pemerintah pusat perlu melakukan kajian dan menciptakan sistem demokrasi yang murah.

"Misalnya, ide pemilihan kepala daerah tingkat provinsi atau kabupaten di tunjuk oleh presiden melalui Kemendagri. Tapi, kalau ke depan pelaku korupsi tidak berubah, bisa saja pemilihan bupati wali kota dipilih melalui legislatif  atau mungkin ada mekanisme lain,"katanya.

Apa pun itu korelasi penurunan IPK dan IDI saling berkaitan. Sebab semakin tinggi tingkat korupsi, maka IDI akan semakin turun.

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait