upikbm

IKA UPI Minta Pemerintah Utamakan Keselamatan Siswa

IKA UPI Minta Pemerintah Utamakan Keselamatan Siswa
KBM tatap muka. Ilustrasi.


Bandar Lampung (lampost.co) -- Pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Terkait hal itu, Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) meminta agar pemerintah mengutamakan keselamatan siswa.

Hal itu disampaikan melalui surat nomor 087/A/IKA UPI/2020 yang ditandatangani Ketua Umum Enggartiasto Lukita dan Sekretaris Jendral Didin Syaripudin dan ditujukan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 29 Desember 2020.

Dalam surat itu, IKA UPI menyampaikan permintaan untuk mengevaluasi dan menunda pelaksanaan PTM. Hal itu karena PTM membuka risiko penularan Covid-19 dan menimbulkan klaster baru.

Jika tetap dilaksanakan, maka pemerintah harus menaati panduan penyelenggaraan pembelajaran sesuai SKB 4 Menteri. Pelaksanaan PTM harus mempertimbangkan risiko penyebaran Covid-19 di daerah, kesiapan sekolah, mobilitas warga, serta kondisi geografis daerah.

Opsi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan PTM sekaligus akan menimbulkan masalah baru. Hasil survei Ikatan Psikolog Klinis Indonesia menemukan psikologi murid yang mengikuti PJJ ketimbang yang mengikuti PTM ataupun campuran.

Keberhasilan PJJ tergantung pada kesiapan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan kapasitas dan keterampilan guru dalam mengelola kelas daring.

Selain persoalan pembelajaran di masa pandemi, IKA UPI juga meminta pemerintah untuk menyejahterakan guru honorer dengan mengangkatnya dalam program PPPK. Sebab, saat ini Indonesia kekurangan tenaga pengajar. Bahkan guru PNS di setiap sekolah rerata tidak lebih dari 50 persen.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait