#pilkada#penundaanpilkada#pandemicovid-19

IDI Menyerahkan Opsi Penundaan Pilkada kepada Pemerintah

( kata)
IDI Menyerahkan Opsi Penundaan Pilkada kepada Pemerintah
Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung, dr. Boy Zaghlul Zaini. Dok

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Lampung terus meningkat dan hingga Rabu, 16 September 2020, ada penambahan 12 kasus sehingga totalnya menjadi 666 orang. Gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di delapan kota/kabupaten se-Lampung berpotensi terjadinya penyebaran Covis-19.

Dampak pandemi Covid-19 juga dirasakan di panggung politik lokal, seperti almarhum Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony yang kembali mencalonkan diri di posisi yang sama berpulang kerahmatullah. Edward Antony mengembuskan nafas terakhirnya di Ruang Isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moloek, Minggu subuh, 16 Agustus 2020, pukul 04.49 WIB. Ia terkonfirmasi positif Covid-19 karena memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta.

Kemudian ada juga bakal calon wakil bupati Lampung Selatan, Antoni Imam, yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 setelah mengikuti tes polymerase chain reaction (PCR) di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung, Kamis, 3 September 2020. Politisi PKS tersebut melakukan isolasi mandiri di rumah karena dalam keadaan sehat dan tanpa gejala.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung, Boy Zaghlul Zaini, berpendapat protokol kesehatan pencegahan Covid-19 wajib dilakukan apa pun kegiatannya. Disinggung mengenai opsi pilkada ditunda sampai Covid-19 mereda, ia menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ia mengajak semua pihak untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

Berita terkait: Bertambah 12, Kasus Positif Covid-19 di Lampung Jadi 666

"Kami dari IDI berpikir proses pilkada ini menelan biaya yang tidak sedikit, sementara proses pilkada sudah berjalan. Kalau misalnya sudah sampai di titik ini dan pemilihannya ditunda, dikembalikan lagi kepada pemerintah. Karena yang punya anggaran, kebijakan, dan yang mengatur semua ini adalah pemerintah," katanya kepada Lampost.co, Rabu, 16 September 2020.

Ia mengatakan pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan covid-19 memiliki kewenangan mengenai hal tersebut dan bisa menganalisis daerah mana saja yang masuk zona merah, orange, kuning dan hijau, apalagi zona tersebut bisa berubah kapan saja. Oleh sebab itu, protokol kesehatan wajib dilaksanakan. Aturan sudah dibuat, maka KPU, Bawaslu, petugas di kecamatan, kelurahan, dan RT, pasangan calon, partai politik, tim pemenangan pendukung, masyarakat sebagai pemilihnya harus taat protokol kesehatan.

"Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, tidur cukup, makan bergizi seimbang, berolahraga, dan jangan stres itu hal wajib. Jangan lengah dan jangan anggap enteng Covid-19. Semua pihak sama-sama melakukan pencegahan," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...

Berita Terkait

Komentar