#mayday#serikatburuh#beritalampung

May Day, Jangan Ada Penindasan Buruh dan Tolak Omnibus Law

<i>May Day</i>, Jangan Ada Penindasan Buruh dan Tolak <i>Omnibus Law</i>
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Hari Buruh Internasional (May Day), 1 Mei 2020 kali ini diperingati dengan cara yang berbeda dari tahun sebelumnya. Peringatan hari buruh yang biasanya dilakukan dengan aksi turun di jalan, kali ini dilakukan aksi online melalui medi sosial. Hal tersebut untuk memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19. Namun esensi perjuangan buruhpun tetap digaungkan kehalayak ramai dan penguasa pucuk pimpinan.

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), Yohanes Joko Purwanto mengatakan may day hari ini harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat persatuan buruh bersama rakyat, menggelorakan perjuangan secara kolektif melibatkan seluruh multisektoral gerakan rakyat dalam melawan oligarki politik yang telah menggurita dan menghisap kedaulatan rakyat yang membuat permasalahan yang dihadapi kaum buruh semakin luas.

Menurutnya permasalahan buruh bukan hanya sebatas di ranah pabrik dengan persoalan hak normatifnya tetapi juga buruh kerap dijadikan tumbal dari kebijakan pemerintah dan dijadikan sebagai objek dari penghisapan investasi yang membuat kondisi kaum buruh semakin memprihatinkan. Belum usai dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan seperti ketidakpastian status kerja melalui sistem kerja kontrak dan out sourching, penerapan PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang kesemuanya merupakan perwujudan dari kebijakan politik upah murah dan sistem hubungan kerja yang fleksibel yang diterapkan rezim.

Saat ini buruh kembali dihadapkan dengan permasalahan baru yaitu omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) yang kini disebut RUU Cipta Kerja. Penguasa dan Pengusaha ingin membuat aturan ketenagakerjaan yang sudah fleksibel ini menjadi lebih fleksibel lagi konsep sistem ketenagakerjaan dalam RUU Cilaka mirip kondisi perburuhan pada masa kolonial Hindia-Belanda, menjamin keberlangsungan investasi/ pengusaha dengan melanggengkan politik upah murah serta mengesampingkan perlindungan sosial. Keseluruhan prosesnya pun sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha.

"Mirisnya, ditengah kondisi pandemi virus korona (Covid-19) saat ini, agenda pembahasan Omnibus Law RUU Cilaka tetap dikebut pembahasannya oleh DPR. Seolah legislatif yang katanya merupakan refresentatif rakyat ini mengesampingkan penanganan pandemi Covid-19 dan berjalan bersebrangan dengan kehendak rakyat," kata Joko, Jumat, 1 Mei 2020.

Padahal pandemi covid-19 telah menjangkit ribuan masyarakat di tanah air dan menewaskan ratusan juta jiwa dan tidak menutup kemungkinan bertambah. Pandemi wabah ini pula memberikan dampak sosial dan ekonomi terhadap jutaan rakyat Indonesia, khususnya buruh yang di PHK, buruh yang dirumahkan, pekerja harian, supir angkutan umum, ojek, kurir, dan pedagang asongan serta pekerja informal lainnya yang terancam kelaparan akibat wabah ini. 

Berdasarkan data dari Kemenaker per 20 April 2020, terdapat lebih dari 2 juta pekerja di PHK dan dirumahkan akibat korona. BPMI mencatat lebih dari 30 ribu pekerja migran dipulangkan ke Indonesia. Jutaan UMKM yang menjadi tumpuan ekonomi mengalami penurunan penghasilan hingga 90%. Kondisi ini tentunya membutuhkan agresifitas Pemerintah dalam penanganannya, memprioritaskan sisi kemanusian, kesehatan dan perlindungan sosial untuk rakyat khususnya saat ini, bukan malah fokus membahas Omnibus Law RUU Cilaka yang mengutungkan oligarki.

"Kondisi saat ini menjelaskan bahwa tidak ada harapan akan perubahan dari kekuatan politik yang ada saat ini, tidak ada kesungguhan dari seluruh kekuatan politik atau partai politik yang ada saat ini untuk memperbaiki kehidupan rakyat," katanya.

Ketika rakyat berjibaku dengan upah murah, penggusuran, perampasan lahan, kriminalisasi dalam perjuangan tidak ada satupun dari partai politik yang ada berjuang untuk kepentingan rakyat. Solusi dari realitas yang dihadapi saat ini adalah harus ada kekuatan politik alternatif dalam bentuk partai yang lahir dari Gerakan rakyat yang berhadap-hadapan langsung dengan kekuatan oligarki. Sejarah mencatat bahwa dari era pergerakan kemerdekaan gerakan sosial yang terdiri dari buruh tani, buruh pabrik, pemuda dan rakyat dari berbagai elemen mampu menjadi kekuatan politik untuk memukul pemerintah kolonial. 

"Untuk itu mari perkuat persatuan buruh bersama rakyat, untuk membangun kekuatan politik alternatif melawan oligarki," katanya.

Melalui momentum may day 2020 ini mendesak pemerintah untuk: Pertama, menolak pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah di semua kluster yang ada dalam RUU tersebut. Kedua, menuntut pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Ketiga, menuntut pemerintah dan DPR untuk memfokuskan diri menangani pandemik Covid-19. Keempat, pentingnya membangun solidaritas antarburuh, mahasiswa, petani, masyarakat adat, nelayan, dan masyarakat lainnya untuk bersatu padu menuntut pembatalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan saling jaga di tengah pandemik Covid-19.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...




Komentar


Berita Terkait