#pbb#pajak

Deadline Akhir September, Realisasi Pajak PBB-P2 di Palas Lamsel Baru 39,47%

<i>Deadline</i> Akhir September, Realisasi Pajak PBB-P2 di Palas Lamsel Baru 39,47%
Petugas PBB-P2 di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, saat menunjukkan SPPT beberapa hari yang lalu. Lampost.co/Armansyah


Kalianda (Lampost.co) -- Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) hingga akhir Agustus 2022 baru terserap 39,47%. Padahal, capaian realisasi PBB-P2 di Kecamatan Palas tahun ini ditargetkan minimal 75% pada September 2022.

Kabag Perpajakan Kantor UPTD Pelayanan Perpajakan Kecamatan Palas, Indra mengaku hingga 31 Agustus 2022, realisasi PBB-P2 baru tercapai 39,47% dari ketetapan pokok sebesar Rp1,4 miliar.

"Capaian realisasi PBB-P2 ini masih sangat rendah. Sedangkan, target kami 75 persen hingga akhir September mendatang. Capaian baru sebesar Rp556,9 juta," kata dia, Kamis, 1 September 2022.

Baca: Penagihan PBB di Sragi Lamsel Banyak Masalah

 

Dia menyebut, ada 17 desa yang realisasi PBB-P2 masih rendah atau di bawah. Yakni, Desa Pulaujaya, Sukabakti, Pematangbaru, Rejomulyo, Bumiasih, Baliagung, Kalirejo, Bumirestu, Bumidaya, Bandanhurip, Palaspasemah, Mekarmulya, Tanjungsari, Bangunan, Sukaraja, Sukamulya, dan Palasjaya.

"Hanya ada empat desa capaian realisasi PBB-P2 melebihi target, yakni Desa Bumiasri, Pulautengah, Palasaji, dan Tanjungjaya," kata dia.

Indra berharap seluruh desa dengan capaian di bawah target segera melakukan penarikan.

"Setelah ditarik, dana PBB-P2 jangan lama-lama berada di tangan, langsung bayarkan ke bank agar bisa dientri di tingkat kabupaten. Kalau sudah lewat akhir September, maka akan terutang dan didenda sebesar dua persen dari tagihan," kata dia.

Sementara itu, Kepala UPTD Perpajakan Kecamatan Palas, Rusli berharap kepada aparatur desa yang sudah menarik realisasi PBB-P2 untuk segera menyetorkan ke bank. Hal itu penting dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan. 

"Jangan sampai uang PBB-P2 dipakai oleh aparatur desa itu sendiri. Jangan ditunda-tunda kalau sudah ada masyarakat yang setor PBB-P2," ujarnya. 

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait