Bencana

Hunian di Daerah Rawan Bencana Perlu Segera Direlokasi

Hunian di Daerah Rawan Bencana Perlu Segera Direlokasi
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air harus menjadi pertanda agar pemerintah segera menata ulang wilayah pemukiman dan sarat kegiatan publik dengan menghindari wilayah rawan bencana.

"Semua harus sadar, kita hidup di negeri yang rawan bencana alam. Menata ulang wilayah hunian di setiap daerah rawan bencana merupakan langkah yang harus segera dilakukan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 18 Januari 2021.

Menurut Lestari, sejumlah bencana seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi dan meletusnya gunung berapi menimbulkan banyak korban jiwa dan infrastruktur. Hal itu menjadi sinyal kuat bagi para pemangku kepentingan untuk segera memetakan wilayah-wilayah rawan bencana di Tanah Air.

Hasil dari langkah pemetaan tersebut, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus segera diikuti dengan menata ulang wilayah hunian dan pusat kegiatan masyarakat agar menjauh dari wilayah rawan bencana alam.

Selain itu, tambahnya, pemerintah daerah juga harus tegas melarang pemukiman, tempat usaha wisata atau perhotelan di zona merah bencana alam.

Sejumlah upaya tersebut, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, merupakan bagian dari langkah yang harus diambil agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari bersahabat dengan alam. Namun, hal itu tidak bermaksud menyerah pada bencana. Melainkan tanggap terhadap bencana agar terhindar dari jatuhnya korban jiwa saat bencana terjadi.

Faktanya, jelas Rerie, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dalam sebuah webinar terkait pemulihan pascabencana menyebutkan, Indonesia memiliki 500 gunung berapi, 127 diantaranya masih aktif. Selain itu, potensi bencana gempa bumi juga tinggi karena Indonesia memiliki 295 patahan yang sebagian besar ada di Indonesia bagian tengah dan timur. 

Selain itu, Indonesia juga dihimpit tiga pertemuan lempeng (subduksi) dan potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak pembangunan di banyak daerah. Di sisi lain, masyarakat juga wajib mengikuti anjuran pemerintah. Terutama dalam relokasi pemukiman guna menghindari jatuhnya korban setiap bencana datang.

Kesediaan masyarakat untuk direlokasi huniannya dari wilayah rawan bencana merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengupayakan pembangunan daerah lebih baik di masa datang.

Sedangkan untuk jangka pendek, kolaborasi semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk membantu korban bencana alam. Sebab, korban bencana alam, saat ini menanggung beban berlipat ganda di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negeri.

Yang harus diperhatikan segera, tegas Rerie, adalah tempat-tempat pengungsian dan penampungan sementara harus diatur sedemikian rupa agar tidak menjadi klaster baru penularan virus korona. Demikian pula, bantuan logistik yang harus segera bisa dimanfaatkan para korban bencana.

Selain itu, pencegahan penularan penyakit lain seperti diare harus menjadi perhatian serius karena bencana terjadi di musim hujan. "Kelompok rentan, yakni anak-anak dan manula perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus," ujarnya.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait