#pajak

Hukuman Pidana Pengemplang Pajak Bakal Dihapus

Hukuman Pidana Pengemplang Pajak Bakal Dihapus
Pajak. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah berencana menghapus ketentuan hukuman pidana bagi para pengemplang pajak. Perubahan itu dilakukan melalui revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Suryo Utomo, mengatakan penghapusan itu karena banyaknya pelaku lebih memilih hukuman subsider dibandingkan membayar denda pajak. Bahkan 80,6 persen terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan. 

"Ada satu kondisi sebagian besar lebih memilih menjalani hukuman subsider dibanding mengganti kerugian pendapatan negara," kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, yang dikutip dari Medcom, Selasa, 6 Juli 2021.

Dalam UU KUP yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai dapat atau tidaknya pidana denda subsider dengan pidana kurungan. Sementara hakim mendasarkan pada Pasal 30 Ayat 2 KUHP dimana pidana denda dapat disubsider dengan pidana kurungan ringan.

"Untuk itu kami mengusulkan dalam RUU KUP ini pidana karena kesengajaan melakukan tindak pidana yang dijatuhkan tidak disubsider dengan pidana kurungan sehingga harus dilunasi terpidana," ungkapnya.

Jika terpidana tidak melunasi pidana denda sesudah putusan pengadilan inkracht, maka terpidana disita asetnya oleh jaksa dan dilelang untuk melunasi pidana denda. Dengan begitu, Suryo berharap kerugian negara tetap bisa tertutupi.

"Aset-aset yang tersita tadi dilelang untuk melunasi pidana denda atas putusan yang dibacakan pengadilan itu sendiri. Jadi ada korelasi antara sita aset dan subsidiaritas mengenai putusan tindak pidana yang ada," pungkas dia.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait