#djokotjandra#kasusbankbali

Hukuman Djoko Tjandra Terancam Diperberat

( kata)
Hukuman Djoko Tjandra Terancam Diperberat
Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra ditunjukkan kepada media saat konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020. Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Jakarta (Lampost.co) -- Buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra terancam dihukum lebih berat. Dia dipastikan tak hanya harus menjalani vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan pada peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

"Karena tingkahnya dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam akun Twitter pribadinya, Sabtu, 1 Agustus 2020.

Menurut dia, seluruh kejahatan yang dilakukan Djoko Tjandra akan diadili. Semuanya dipastikan diproses melalui jalur hukum pidana.

"Dugaan pidananya antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya," ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut seluruh penegak hukum yang membantu Djoko Tjandra akan disikat. Proses hukum terhadap mereka tinggal tunggu tanggal main.

"Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini," tegas Mahfud.

Djoko Tjandra ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 30 Juli 2020. Penangkapan ini menjadi akhir pelariannya selama buron 11 tahun.

Djoko Tjandra pernah ditahan Korps Adhyaksa pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun dalam persidangan, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan Djoko bebas dari tuntutan.

Pengadilan menganggap kasus ini bukan perkara pidana, melainkan perdata. Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap vonis Djoko ke Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2008. MA memvonis Djoko dua tahun penjara dan denda Rp15 juta.

Uang milik Djoko di Bank Bali Rp546,166 miliar dirampas negara. Imigrasi juga mencegah Djoko. Namun, Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009 atau sehari sebelum MA mengeluarkan putusan.

Djoko kemudian menggegerkan publik dengan mengajukan PK melalui PN Jakarta Selatan, Senin, 8 Juni 2020. Djoko bisa melenggang ke Tanah Air diduga dengan bantuan sejumlah pihak. Buronan kelas kakap itu langsung menghilang setelah mengajukan PK.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...

Berita Terkait

Komentar