#Unjukrasa#demonstrasi#aksimahasiswa#hmi

HMI Bandar Lampung 'Roasting' DPRD Jangan Kebanyakan Tidur

HMI Bandar Lampung 'Roasting' DPRD Jangan Kebanyakan Tidur
Belasan anggota HMI Cabang Bandar Lampung saat melaksanakan audiensi dengan DPRD Provinsi Lampung, Senin, 11 April 2022. Lampost.co/Putri Purnama


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Himpunan Mahasiswa Lampung (HMI) Cabang Bandar Lampung meminta wakil rakyat untuk memberikan sikap terhadap isu perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. 


Saat diterima dan beraudiensi dengan DPRD Provinsi Lampung, perwakilan HMI menyindir agar anggota dewan mengurangi tidur dan mulai mengurusi nasib rakyatnya. 

"Tujuan kami ke sini salah satunya memastikan wakil rakyat benar-benar mewakili rakyatnya, jangan kebanyakan tidur. Karena perubahan itu selalu ada setelah muncul gerakan dari mahasiwa, gerakan dari bawah. Unjuk rasa yang sudah dilakukan teman-teman di Bogor, contohnya, direspons Jokowi dengan memberikan pernyataan resmi bahwa tidak akan ada perpanjangan periode jabatannya," kata Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung, M. Rizki Alsafar, Senin, 11 April 2022.

Baca: HMI Bandar Lampung Ancam Gelar Aksi Lanjutan jika Tuntutan Diabaikan

 

Rizki juga mengatakan gejolak yang timbul akibat kenaikan harga pangan dan kelangkaan minyak goreng subsidi merupakan bukti bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, telah gagal mengendalikan pasar. 

"Copot Menteri Perdagangan, karena untuk urusi masalah minyak saja tidak mampu. Bagaimana dengan komoditas lainnya? Sampaikan aspirasi kami ke Menteri Dalam Negeri," kata dia. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yosi Rizal mengatakan bahwa isu tiga periode terkesan menjadi sebuah drama di pemerintahan. Marahnya Presiden Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan juga dinilai sebagai gimik yang kurang natural. 

"Ditunjuknya Luhut sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional sangat berbanding terbalik dengan sikap Jokowi yang marah-marah di sidang kabinet," kata dia. 

Selanjutnya, mengenai kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga pangan, Yosi menyebut negara memang dalam keadaan yang sedang tidak baik. Ia menilai aparatur negara gagal dalam menangani persoalan itu. 

"Pemerintah saat ini kalah dengan mafia, BLT Minyak Goreng juga bukan solusi, bahkan itu lebih terlihat bahwa pemerintah gagal dalam mengendalikan pasar," ujarnya. 

Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno mengapresiasi HMI Bandar Lampung yang melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi, menyalurkan aspirasi dengan cerdas, mengedepankan moral dan intelektual. Aspirasi sampai situasi kondusif, aktivitas masyarakat berjalan normal, ungkap Kapolda.

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait