#Korupsi#Pilkada#PilkadaLamsel

Hipni Siap Berantas Praktik Fee Proyek

( kata)
Hipni Siap Berantas Praktik Fee Proyek
Bakal calon bupati Lampung Selatan, Hipni, saat berkunjung ke kantor redaski Lampung Post, Sabtu, 4 Juli 2020. (Salda Andala/Lampost.co)

Hipni Siap Berantas Praktik Fee Proyek

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komitmen terhadap pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan di daerah. Salah satunya dengan memberantas praktik fee proyek dalam setiap program pembangunan daerah.

Menyikapi persoalan itu bakal balon (Bacalon)  kepala daerah Kabupaten Lampung Selatan, Hipni, dan Melin, berkomitmen saat nanti terpilih untuk tidak bermain fee proyek ataupaun fee lelang jabatan di pemerintahan Lampung Selatan.

Saat berkunjung ke Lampung Post, Sabtu, 4 Juli 2020, putra daerah Lampung Selatan itu mengatakan sumber buruknya hasil pembangunan adalah praktik fee proyek. Akibat praktik ini pihak rekanan mengurangi kualitas proyek karena harus mempertahankan keuntungan.

"Karena itulah saya punya solusinya. Saya akan bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang akan menyediakan seluruh material infrastruktur proyek pembangunan. Semua rekanan yang dapat proyek wajib membeli di BUMD tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan keberadaan BUMD tersebut memiliki dua keuntungan. Pertama, pemda akan mendapatkan keuntungan atau margin dari penjualan material proyek ke rekanan. Kedia, pemda juga dapat mengkontrol volume juga kualitas material dari setiap rekanan yang melaksanakan proyek.

"Rekanan harus membeli material sesuai anggaran dan sesuai kualitas yang dibutuhkan. Dengan membeli ke BUMD, pemda dapat mengecek langsung bagaimana kualitas material yang digunakan pihak rekanan. Karena tidak ada potongan fee proyek, kualitas pembangunan akan lebih baik," ujarnya.

Selain itu ia juga akan mendigitalisasi layanan publik yang ada di Lamsel, dan memangkas izin, serta jalur birokrasi yang rumit. Dengan begitu praktik korupsi, suap atau pungli juga akan terkikis oleh sistem. Tidak kalah penting meniadakan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemda.

"Saya akan pilih orang orang yang dapat bekerja sesuai kapasitas, kemampuan, dan kebutuhan. Tidak ada jual beli jabatan. Sebab, pejabat yang dihasilkan dari sistem yang tidak baik akan memiliki beban dan berpotensi untuk melakukan praktik korupsi," ujarnya.

Selain membangun sistem layanan dan birokrasi yang sehat, Hipni siap memerangi korupsi dari diri sendiri. Sebab menurutnya salah satu faktor munculnya praktik korupsi adalah dari lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif.

Selain itu ia akan merumuskan program kerja atau visi misi secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik  dan kualitas pembangunan yang bertanggung jawab. Sehingga, setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan.

"Kemudian, program kami juga mengutamakan ekonomi pertanian untuk mensejahterakan masyarakat, ketika petani sejahtera maka pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan tumbuh pesat," pungkasnya.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...

Berita Terkait

Komentar