#pilkada#pemilu#politik#beritalamsel

Hipni-Imel Bisa Ditetapkan Sebagai Calonkada Ketika Menang Gugatan di Bawaslu

( kata)
Hipni-Imel Bisa Ditetapkan Sebagai Calonkada Ketika Menang Gugatan di Bawaslu
KPU Lamsel

Kalianda (Lampost.co): KPU Lampung Selatan menyatakan bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah Lampung Selatan Hipni – Melin Haryanti Wijaya masih bisa ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Lamsel bila gugatan mereka menang di Bawaslu Lamsel. 

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Lamsel Mislamudin saat ditemui di NBR Kalianda usai memberikan materi rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan kampanye, Kamis, 24 September 2020.

Dia mengatakan Bapaslon Hipni-Melin bisa saja mengikuti tahapan selanjutnya ketika menang terhadap gugatan sengketa di Bawaslu Lamsel. 

"Mereka (Himel, red) bisa gugat ke Bawaslu Lamsel. Nah, ketika mereka setelah melalui gugatan sengketa di Bawaslu dan mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu untuk ditetapkan sebagai calon, maka kami akan tetapkan sebagai calon," kata dia. 

Mislamudin mengatakan jika gugatan mereka ditolak atau tidak direkomendasikan oleh Bawaslu Lamsel, maka Bapaslon Hipni-Melin bisa mengajukan gugatan ke PTTUN. Kemudian, ketika hasilnya ditolak lagi, maka bisa diajukan ke Mahkamah Agung (MA). 

"Jadi, mekanismenya gugatan sengketa dulu ke Bawaslu, kemudian ke PTTUN dan terakhir di MA. Untuk itu, kita lihat saja nanti hasil gugatan di Bawaslu bila mereka menggugat di Bawaslu," kata dia. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lamsel Hendra Fauzi mengatakan pihaknya akan menunggu gugatan sengketa dari Bapaslon Hipni-Melin bila keberatan dengan keputusan dari KPU Lamsel. Proses Gugatan sengkata itu sudah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang sengketa hasil proses pemilu. 

"Kalau memang Bapaslon tidak sesuai terhadap hasil keputusan KPU Lamsel, mereka bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Pengajuan paling lambat 3 hari kerja setelah penetapan dari KPU, yakni Kamis, Jum'at dan Senin. Nanti kita liat pendapat dari penggugat dan tergugat," kata dia.  

Menurut Hendra, seperti yang tertuang dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati bahwa penyelesaian sengketa  bisa dilakukan secara bermusyawarah tertutup dan terbuka.

"Proses penyelesaian sengketa ini ada dua, yakni musyawarah tertutup itu mediasi, dan musyawarah terbuka itu seperti sidang, dengan waktu penyelesaian sekitar 12 hari," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar