#KPK#PemecatanPegawai

Hindari Pemecatan, 75 Pegawai KPK Miliki Lima Opsi

Hindari Pemecatan, 75 Pegawai KPK Miliki Lima Opsi
Ilustrasi Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) memiliki lima opsi untuk menghindari pemecatan. Opsi itu mulai dari uji materi di Mahkamah Agung (MA) hingga pelaporan ke Komnas HAM.

Opsi pertama, pegawai KPK bisa melakukan uji materi atau judicial review ke MA terkait Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). MA diyakini akan membatalkan Perkom tersebut.

"Pegawai memiliki legal standing yang sudah pasti diterima untuk men-JR Perkom ini karena bertentangan dengan undang-undang, asas umum pemerintahan yang baik, putusan MK, dan UUD 1945," jelas peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Agil Oktaryal kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis, Sabtu, 15 Mei 2021.

Opsi kedua, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Surat Keputusan yang berisi dibebastugaskannya 75 pegawai KPK. Puluhan pegawai itu bisa meminta PTUN membatalkan dan mengembalikan status mereka.

"Ketiga, melaporkan pimpinan KPK ke Komnas HAM," kata Agil.

Agil menjelaskan pegawai bisa menempuh jalur ini karena patut diduga diskriminasi terhadap 75 pegawai itu merupakan pelanggaran HAM serius. Sebab, soal-soal yang termuat dalam tes wawasan kebangsaan melanggar hak untuk mendapatkan pekerjaan.

"Tanpa membedakan suku, agama, golongan, termasuk kepercayaan sebagaimana dijamin oleh konstitusi," ujar dia.

Opsi keempat adalah melaporkan seluruh pimpinan KPK ke Dewan Pengawas. Agil menyebut opsi ini dapat dilakukan karena adanya dugaan kuat pelanggaran etik serius dalam pemberhentian 75 pegawai.

Terakhir, pegawai bisa melapor ke Ombudsman karena diduga ada administrasi pemerintahan yang dijalankan dengan tidak memperhatikan asas-asas umum yang baik maupun etika penyelenggaraan negara yang bersih.

Tes wawasan kebangsaan dilaksanakan dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ini merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, maupun Perkom Nomor 1 Tahun 2021.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait