#jembatantimbang#muatanberlebih#beritanasional

Hilangkan Pandangan Negatif, Kemenhub Akan Terapkan Jembatan Timbang Online

Hilangkan Pandangan Negatif, Kemenhub Akan Terapkan Jembatan Timbang Online
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi. Foto: Dok. Forwot


JAKARTA (Lampost.co) -- Menyikapi banyaknya pelanggaran terhadap kelebihan muatan dari kendaraan pengangkut barang, khususnya truk, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menerapkan sistem online untuk jembatan timbang.

Hal ini diungkapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dalam acara diskusi pintar Forum Wartawan Otomotif (Forwot) bertajuk 'Road to Zero ODOL Trucks on The Road' yang dihelat di Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2019.

"Kita sedang membangun jembatan timbang online, di mana nanti di dalam jembatan timbang online itu kita akan bisa lihat semua by aplikasi, dan tidak ada sentuhan langsung dari SDM (sumber daya manusia) kita. Katakan ada pelanggaran, nanti pelanggaran pun langsung akan dibayarkan melalui bank," ungkapnya di Jakarta.

Menurutnya, saat ini Kementerian Perhubungan mencoba untuk menghilangkan satu pandangan negatif mengenai jembatan timbang yang dulu ke jembatan timbang yang sekarang. Pasalnya, kata dia, sejak tahun 2017, jembatan timbang sudah diserahkan dari pemerintah kabupatan/kota ke pemerintah pusat atau Kementerian Perhubungan.

Lebih jauh dia menjelaskan bahwa sejak 2018, jembatan timbang sudah dilakukan pengawasan serta bekerja sama dengan pihak swasta. "Jadi nggak murni orang-orang perhubungan, namun betapa susahnya saya sekarang ini, kalau bicara jembatan timbang, siapa pun saya tanya dan di mana pun momentumnya pasti langsung mengatakan pungli, pungli, pungli," tutur dia.

"Padahal sekarang ini kalau boleh saya katakan, kita sangat tegas sekali soal pengawasan menjadi satu hal yang dikedepankan untuk merubah paradigma. Di jembatan timbang kita berlakukan e-tilang, jadi tidak ada lagi pelanggar itu bayar ke petugas. Dengan sistem e-tilang itu mereka bayar ke bank, atau mesin EDC atau ATM," jelas Budi.

Selain itu, pada tahun 2020, Kemenhub berencana akan mengganti buku KIR dengan kartu Blue (Bukti Lulus Uji Elektronik), di mana dengan kartu tersebut data-data menyangkut masalah kendaraan, warna dan sebagainya akan terintegrasi dengan data di Kemenhub. "Dengan data itu, akan menghilangkan potensi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh petugas Dishub," kata dia.

EDITOR

Luchito Sangsoko

loading...




Berita Terkait


Komentar