#opini#kolompakar#LampungPost#HETberas

HET Beras dalam Ekonomi dan Bisnis Beras Kita

HET Beras dalam Ekonomi dan Bisnis Beras Kita
Harga beras. kompas.com


DI Indonesia, padi (beras), sembako, dan energi merupakan komoditas-komoditas strategis, sehingga produksi, perdagangan, dan konsumsi komoditas-komoditas strategis ini selalu diintervensi pemerintah untuk melindungi produsen dan konsumen domestik.
Melalui kebijakan harga komoditas, pemerintah berkeinginan untuk dapat menjaga stabilitas harga sehingga dapat mengurangi ketidakpastian usaha para pelaku industri dan bisnis dalam berusaha dan menjamin agar konsumen dapat memperoleh komoditas-komoditas tersebut dengan harga yang wajar.
Dalam ilmu ekonomi, ada suatu dalil yang menyatakan stability improves welfare. Kestabilan dalam arti luas, terutama kestabilan harga, merupakan suatu syarat keharusan dari stabilitas perekonomian karena kestabilan harga meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Senin, 28 Agustus 2017, sepekan yang lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan pemerintah akan memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) pada beras premium, beras medium, dan beras khusus di delapan wilayah besar mulai 1 September 2017.
Kebijakan pembatasan harga beras ini bukan tanpa alasan. Beras adalah bahan pangan utama dan komoditas strategis, sehingga harga padi (GKP) yang terlalu murah dan harga beras yang terlalu mahal dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik.
Itulah sebabnya pemerintah perlu menjaga agar harga padi dan beras selalu stabil melalui pemberlakuan HET padi. Setelah HET beras ditentukan, pemerintah biasanya juga mengimbau agar petani padi dan pedagang beras menuruti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud harga eceran tertinggi (HET) beras adalah harga maksimum resmi yang ditetapkan pemerintah, sehingga penjual beras dapat menawarkan (atau pembeli harus membayar) beras pada HET tersebut.
Pemerintah negara-negara maju, dalam hal ini Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang, memberlakukan kebijakan penetapan HET pada produk-produk pangan yang diproduksi petaninya. Kebijakan tersebut dirumuskan dan diimplementasikan untuk membela petani dan tidak berpihak kepada konsumen.
Negara-negara maju menerapkan kebijakan HET karena memandang konsumen produk-produk pangan di negara-negara bersangkutan sudah kaya, sedangkan petani karena faktor high risk terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara struktural. Jepang adalah negara paling gila dalam memberikan kebijakan HET bagi produk pangannya. Data harga rata-rata beras per kg di Jepang menunjukkan empat kali lebih mahal dibandingkan dengan harga rata-rata beras di pasar internasional. rata-rata 175 dolar AS per ton atau sekitar Rp1.600 per kg.
Harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan pemerintah terhadap suatu barang, disebabkan melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Dengan kata lain harga terendah adalah harga minimum resmi yang ditetapkan pemerintah, ketika penjual dapat menawarkan (atau pembeli harus membayar) yang dikenal dengan nama lain price floor.

Kebijakan Perdagangan Beras
Apa pengaruh penetapan HET terhadap ekonomi dan bisnis beras? Jawabannya lebih rumit dibandingkan gagasan menstabilkan harga sehingga pedagang beras dan konsumen tidak dirugikan. Siapa sebenarnya mendapatkan manfaat dan siapa dirugikan, serta seberapa banyak sebenarnya tingkat keuntungan dan kerugiannya? Sampai seberapa besarkah perubahan kebijakan HET dapat mencapai tujuan tersebut?
Melalui peraturan pemerintah per 1 September 2017, harga eceran tertinggi pada beras premium, medium, dan beras khusus di delapan wilayah besar mulai diberlakukan pemerintah. Penentuan harga ini diperhitungkan berdasarkan wilayah penghasil dan ongkos pengiriman ke daerah konsumen. Keputusan ini bakal diatur Peraturan Menteri Perdagangan yang segera diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sayangnya, pemerintah sama sekali tidak menyinggung harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras Rp7.300/kg di tingkat petani yang telah diberlakukan berdasarkan Permentan No. 5 Tahun 2015. Selain itu, harga eceran rata-rata beras medium di pasar tradisional saat ini bahkan sudah melebihi HET, yaitu lebih dari Rp10 ribu/kg, sedangkan harga eceran rata-rata beras premium mencapai lebih dari Rp13 ribu/kg.

Kendala Pemerintah

Ditetapknnya HET beras medium dan premium berdasarkan wilayah, kita dapat memperkirakan pengaruh HET terhadap pasar. Secara umum akan terjadi dua kemungkinan. Pertama HET tidak dicapai. Kedua, HET akan memaksa pasar sehingga akan terjadinya kelangkaan beras (permintaan beras lebih tinggi dari pada penawaran beras) karena jumlah yang diminta lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan.
Apabila HET beras medium keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar adalah Rp10 ribu/kg dan HT tersebut dipandang terlalu tinggi. Pemerintah menetapkan HET sebanyak Rp9.450, agar barang dapat dibeli oleh masyarakat. Namun pada harga Rp9.450 itu jumlah yang diminta Qd lebih banyak daripada jumlah yang ditawarkan.
Misalnya, jumlah yang mau dibeli 20 satuan, sedangkan jumlah yang mau dijual pada harga itu hanya 10 satuan, jadi ada kekurangan. Kekurangan ini dapat menimbulkan pasar gelap karena untuk memperoleh jumlah sebanyak 10 satuan tersebut para pembeli bersedia membayar sampai Rp12 ribu/kg. Kenyataan di pasar-pasar modern, dapat dikatakan bahwa hampir semua pasar modern menjual di atas HET.
Seandainya jumlah 10 satuan ini dijual di pasar bebas, akan bisa mencapai harga Rp12 ribu/kg. namun, HET yang ditetapkan oleh pemerintah hanya Rp9.450 kg. Inilah yang menimbulkan pasar gelap, barang dijual secara gelap dengan harga di atas HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Cara ini hanya menguntungkan pedagang, sedangkan masyarakat yang membutuhkan barang tidak kebagian.
Dampak yang terjadi adalah pemerintah harus menyediakan beras dalam jumlah yang lebih banyak sesuai dengan jumlah permintaan yang ada di masyarakat dengan cara penambahan barang yang dilakukan dengan memberikan subsidi, mengimpor barang, dan mengurangi pajak.
Apabila pemerintah memaksakan suatu batas harga terendah terhadap harga beras di tingkat petani, akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, HPP tidak berpengaruh jika ditetapkan di bawah harga keseimbangan. Kedua, HPP mengikat petani padi jika ditetapkan di atas harga keseimbangan.
Dampak yang akan muncul adalah kelebihan penawaran terjadi di pasar dapat dibeli oleh pemerintah tentunya dengan kualitas yang sudah teruji, ataupun membuat kebijakan yang mempermudah barang tersebut untuk di ekspor ke luar negeri, tetapi ekspor beras mustahil dilakukan karena harga beras rata-rata di Indonesia lebih mahal daripada rata-rata harga internasional.
HET sebesar Rp9.450/kg itu dapat saja terlalu rendah. Apabila memang demikian keadaannya berdasarkan mekanisme pasar, HET tersebut tampaknya tidak akan mendorong swasta untuk menghasilkan beras-beras yang berkualitas bagus.
Perlu diinvestigasi apakah HPP dan HET-nya terlalu rendah atau perilaku pedagang yang monopolistik. Masyarakat dan khususnya pemerintah, tidak dapat secara gegabah menentukan langkah selanjutnya dalam mengatasi persoalan harga beras.
Solusi untuk masalah penetapan HET dan HPP dalam stabilisasi harga beras harus dipikirkan secara cermat dan jangan sampai kembali memunculkan solusi instan, seperti mengimpor beras tetapi tidak mengetahui apa dan bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk menggali potensi peningkatan produksi sendiri padi domestik melalui adopsi teknologi baru, penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas produksi beras nasional.
HET yang diterapkan pemerintah memang memiliki tujuan yang sangat baik bagi petani dan konsumen beras medium. Namun, belum tentu baik untuk konsumen beras premium selama memenuhi kualitas dan kualifikasi sebagai premium dan sesuai dengan SNI. Jadi, jika perlu HET untuk beras premium ditiadakan saja dan serahkan kepada mekanisme pasar.
Sebab, jika agroindustri beras dapat membuat beras dengan kualitas premium dan konsumen mau bayar, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengaturnya karena toh konsumen miskin sudah dilindungi dengan beras medium, rastra dan e-voucher. Selain itu, beras premium saat ini pangsa pasarnya hanya 2%, sedangkan sisanya beras medium.
HET yang ditetapkan pemerintah mencegah kenaikan harga melebihi tingkat tertentu. Apabia HET ditentukan di bawah harga keseimbangan yang berlaku di pasar, jumlah yang diminta konsumen akan melebihi jumlah yang ditawarkan sehingga akan menimbulkan kelangkaan.
HPP mencegah harga padi agar tidak jatuh ke tingkat yang lebih rendah dari tingkat tertentu. Apabila HPP ditentukan di atas harga keseimbangan, jumlah yang ditawarkan akan melebihi jumlah yang diminta, sehingga terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Meskipun HET dan HPP baik, sering menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. n

 

EDITOR

Yoke Muelgini, Dosen FEB Universitas Lampung

loading...




Komentar


Berita Terkait