hukumpengadilan

Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Penggelapan Mobil Rp702 Juta

( kata)
Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Penggelapan Mobil Rp702 Juta
Lampost.co/Febi Herumanika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menolak secara keseluruhan eksepsi yang diajukan terdakwa atas nama Komang Hariawan dan istrinya Fifi Rahmawati, terdakwa kasus dugaan penggelapan mobil dengan nilai kerugian mencapai Rp702 juta, Selasa 3 September 2020.

Hakim Ketua Efiyanto mengatakan keberatan yang diajukan tim penasehat hukum dari terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum ditolak.

" Proses persidangan akan dilanjutkan Minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi," kata Hakim.

Ada pun poin-poin yang diajukan penasehat hukum menjawab dakwaan jasaka diantaranya, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Register Perkara PDM–254/TJKAR/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020. batal demi hukum atau setidak-tidaknya menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

"Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, " kata penasehat hukum Ryan Ramdahan mendamping Oktonoventa.

Selain itu lanjut Ryan, Memerintahkan demi hukum kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Komang Hariawan dari tahanan dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

" Ya esepsi hari ini ditolak, nanti akan kita buktikan pas sidang dalam pokok perkara," katanya.

Sebelumnya, Oktonoventa kliennya buka lah makelar seperti yang dimaksud dalam dakwaan. " Didalam dakwaan itu kan disebutkan bahwa terdakwa ini makelar padahal kan ada kerjasamanya. di tahun 2018 klien saya sudah menitipkan uang sebagai tanda kerjasama," katanya.

Oktonoventa menjelaskan, didalam perjanjian dijelaskan jika mobil laku terjual maka hasil dari penjualan akan dibagi hasilnya." Konsumen saja belum melunasi mobilnya sudah dilaporkan ke polisi. Penyidik menilai ini pidana tapi menurut kami perkara ini masuk dalam perdata bukan pidana," katanya.

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait