#hakimtipikor#korupsi#beritalampung

Hakim Tipikor Diminta Perhatikan Kepastian dan Proporsional Pemidanaan 

( kata)
Hakim Tipikor Diminta Perhatikan Kepastian dan Proporsional Pemidanaan 
Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi. Lampost.co/Salda Andala

Bandar Lampung (Lampost.co): Mahkamah Agung berharap para hakim yang menangani tindak pidana korupsi (Tipikor) memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan saat sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi secara virtual Kamis, 6 Agustus 2020 yang dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Charis Mardianto beserta hakim-hakim Tipikor Lampung.

Ia mengatakan tujuan pedoman pemidanaan bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak proporsional.

"Dengan pedoman pemidanaan ini ada parameter-parameter putusan yang melahirkan putusan yang proporsional," ujarnya.

Untuk mewujudkan keadilan pasca-dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi Hakim harus lebih akuntable.

"Pedoman pemidanaan ini mengatur antara lain mengenai penentuan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, sehingga hakim tipikor dalam menetapkan berat-ringannya pidana harus mempertimbangkan kategori keruagian keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa; dampak dan keuntungan dan lainnya," pungkasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...

Berita Terkait

Komentar