perusakanAPKpilkada

Hakim Nyatakan Permohonan Praperadilan Perusak APK Tidak Diterima

Hakim Nyatakan Permohonan Praperadilan Perusak APK Tidak Diterima
Sidang Praperadilan penetapan tersangka Aman Efendi atas dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon nomor urut 2 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo digelar untuk mendengarkan putusan hakim, Selasa, 8 Desember 2020. Dok


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sidang Praperadilan penetapan tersangka Aman Efendi atas dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon nomor urut 2 Yusuf Kohar-Tulus Purnomo digelar untuk mendengarkan putusan hakim, Selasa, 8 Desember 2020.

Dengan dihadiri pemohon, dan termohon di ruang sidang Seno Aji, putusan tersebut langsung dibacakan oleh Hakim Dina Pelita Asmara. Dalam pertimbangannya, hakim memutus perkara yaitu permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima atau NO.

"NO itu berarti permohonan tidak dapat diterima, dan putusan itu berdampak tidak menyelesaikan masalah yang ada. Semestinya tolak saja permohonannya," ujar kuasa hukum tersangka, Alian Setiadi, Selasa, 8 Desember 2020.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.

Menurut Alian, dasar hukum yang dipakai hakim hanya surat edaran Mahkamah Agung no 1 tahun 2018. Menurutnya, hakim kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya.

"Justru putusan itu membuka ruang untuk klien kami ajukan permohonan praperadilan baru. Tidak ada yang kalah dan menang dalam perkara itu. Posisi hukumnya nol-nol," katanya.

Ia menambahkan, semestinya hakim dalam pertimbangannya melihat dan memeriksa kapan tanggal permohonan diajukan, dan kapan DPO diterbitkan.

"Itu jelas, permohonan Prapid lebih dulu diajukan daripada surat DPO terbit," jelas ketua Posko Pemantau Peradilan Komisi Yudisial (KY) wilayah Lampung 2014.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait