#unila

Hakim MK Sebut Mahasiswa Unila yang Gugat UU IKN Palsukan Tanda Tangan

Hakim MK Sebut Mahasiswa Unila yang Gugat UU IKN Palsukan Tanda Tangan
Tangkapan layar sidang enam mahasiswa Unila yang menggugat UU IKN yang ditayangkan di laman youtube MKRI, Jumat, 15 Juli 2022. (Istimewa)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut para pemohon uji materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) memalsukan tanda tangan. Sidang tersebut berlangsung secara daring pada 13 Juli 2022.

Sebanyak enam mahasiswa fakultas hukum (FH) Unila angkatan 2019 yakni Hurriyah Ainaa Mardiyah, Nanda Trisua Hardianto, Muhammad Yuhiqqul Haqqa Gunadi, Dea Karisna, Rafi Muhammad, dan Ackas Depry Aryando.

Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor 66/PUU-XX/2022 di MKRI.  Sidang perdana berlangsung pada 27 Juni 2022.

Pada sidang itu, Hakim MK Arief Hidayat, memaparkan kalau panel sidang awalnya telah menerima perbaikan permohonan berkas. Namun, hakim meminta konfirmasi, soal keabsahaan tanda tangan para pemohon.

"Saudara ini tanda tangan betul atau palsu? Kalau kami lihat mencurigakan, bukan tanda tangan asli dari pemohon. Kalau palsu bisa dipermasalahkan" tanya Hakim MK ke pemohon, yang juga disiarkan di laman Youtube akun resmi MKRI, dilihat Lampost.co, Jumat, 15 Juli 2022

"Ini tanda tangan asli yang mulia, kami menggunakan tanda tangan digital," jawab salah satu pemohon.

Hakim juga mengecek tanda tangan di KTP dan permohonan para pemohon seperti Dea Karisna, Nanda Trisua, Rafi, Ackas, Huriyah.

"Ini bisa dilaporkan ke polisi kena pidana, bermain-main dengan lembaga resmi, sebelum saya lanjutkan saya minta klarifikasi," katanya.

Hakim meminta mahasiswa selaku pemohon jujur. Jika palsu diakui, atau jika benar, dipertahankan.

"Anda mahasiswa FH, dalam urusan resmi di peradilan tanda tangan harus resmi dan bisa dipertanggung jawabkan," paparnya.

Salah satu pemohon tetap membantah kalau tanda tangan mereka tetap asli dan bersifat digital. Penandatanganan tersebut menggunakan mouse, sehingga disebut pemohon ada sedikit perbedaan.

Salah satu pemohon pun kembali menjawab, kalau tanda tangan Hurriyah Ainaa Mardiyah, Hardianto, Muhammad Yuhiqqul Haqqa Gunadi, Rafi Muhammad, semua asli dan langsung ditandatangani sendiri. Sedangkan Nanda Trisua dan Dea Karisna disebut tidak menandatangani secara langsung. Namun, keduanya telah menyetujui tanda tangan tersebut diwakilkan.

"Nanda dan Dea sedang tidak ada saat perbaikan berkas," ujarnya.

Usai tanya jawab tersebut pun hakim memberikan rekomendasi yakni mencabut permohonan tersebut karena masalah tanda tangan. Kemudian dipersilakan mengajukan permohonan kembali dengan tanda tangan yang asli.

"Atau yang memalsukan dan dipalsukan diurus ke kepolisian, ada itu berhadapan dengan MK, lembaga negara. Anda memalsukan tanda tangan, tidak bisa ditoleransi," kata Arief.

Kemudian, pemohon pun bersedia mencabut permohonan tersebut dan meminta maaf atas hal tersebut.

"Akan kami cabut yang mulia," ujar pemohon.

Baca juga: Enam Mahasiswa Hukum Unila Gugat UU IKN ke MK

Pemohon Hurriyah Ainaa Mardiyah, mengaku akan melaksanakan perintah dan arahan dari hakim MK. Namun, ia tak menjawab secara spesifik soal dugaan pemalsuan tersebut.

"Kami sedang mempertimbangkan menindaklanjuti permintaan hakim," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, para pemohon mengajukan uji soal UU IKN yakni pada Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 13 Ayat (1).

Para penggugat merupakan mahasiswa FH Unila angkatan 2019. 

"Yang kami gugat ada lima pasal, " ujar salah satu pemohon, Hurriyah Ainaa Mardiyah, melalui telepon, 23 Juni 2022.

Menurutnya, ada inkonsistensi pada definisi Pasal 1 Ayat (2) yakni IKN disebut setingkat provinsi, sedangkan Pasal 4 Ayat (1) huruf b. Para penggugat mempetanyakan dua hal tersebut.

"IKN ini  lembaga setingkat kementerian, atau daerah khusus setingkat provinsi," paparnya. 


 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait