#dewanpers

Hadapi Digitalisasi dan Tahun Politik, Dewan Pers Sambangi Media Grup

Hadapi Digitalisasi dan Tahun Politik, Dewan Pers Sambangi Media Grup
Pengurus Dewan Pers yakni Azyumardi Azra (kiri), Ninik Rahayu (tengah) berkunjung ke kantor Media Group di Kedoya, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022. (MI/Agus Mulyawan)


Jakarta (Lampost.co) -- Pimpinan baru Dewan Pers hari ini, melakukan kunjungan ke Media Grup di Kedoya, Jakarta Barat. Dalam lawatan tersebut, Dewan Pers mengajak Media Grup yang terdiri dari Media Indonesia, Metro TV, dan Medcom untuk memperkuat peran pers dalam menghadapi isu-isu aktual saat ini.


Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra mengungkapkan ada dua isu utama yang menjadi tantangan insan pers dan lembaga medianya. Kedua isu tersebut adalah digitalisasi yang telah mengubah pola lama dan juga isu menjelang tahun politik 2024.

"Media saat ini di tengah serbuan digitalisasi menyebabkan perubahan-perubahan, tidak hanya tingkat nasional tapi juga lokal. Selain itu, media asing pun hadir hingga platform digital yang merambah pasarannya di kita," ujarnya saat bertemu pimpinan Media Grup, Senin, 20 Juni 2022.

Menurut Azyumardi, media konvensional saat ini tengah terdesak di era disrupsi teknologi. Banyak media abal-abal memberi informasi yang tidak bertanggung jawab. Platform digital pun makin marak dan menjadi konsumsi publik tanpa ada regulasi mengaturnya.

Lantas, tantangan itu harus direspons secara cepat oleh media konvensional. Perlu terobosan dan inovasi untuk bisa bertahan, sekaligus terus berkembang mengadapi derasnya arus digitalisasi.

Terkait tahun politik, Dewan Pers ingin Media Grup dan insan pers nasional memperkuat perannya. Mengingat, mulai sekarang hingga tahun 2024 nanti, isu-isu politik akan terus meningkat.

"Di tahun-tahun politik, pers lebih berperan menjaga keutuhan bangsa karena era politik bisa menimbulkan kegaduhan, perpecahan di masyarakat. Untuk itu dikso yang digunakan tidak memecah belah, kita ingin hal itu tidak digunakan di media mainstream kita," kata Ketua Dewan Pers.

"Kami juga menginginkan pers memainkan peran lebih besar lagi untuk kekuatan check and balance. Karena kita tahu kekuatan check and balance dari kampus dan masyarakat sipil juga berkurang. Sehingga perkembangan politik bisa lebih sehat, lebih terkonsolidasi," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Ninik Rahayu menyampaikan isu lain yang juga menjadi perhatian Dewan Pers. Saat ini pihaknya tengah membahas isu gender sensitive journalism.

"Kita punya harapan besar lembaga pers mulai membuat pedoman-pedoman penanganan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan karena kita juga sudah mengesahkan UU TPKS," terang mantan komisioner Komnas Perempuan itu.

Ninik mendorong lembaga pers untuk mengupayakan berbagai bentuk pelatihan penguatan kapasitas. Selain itu, lembaga pers juga perlu mendorong afirmasi 30% perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif hingga di lembaga pers itu sendiri.

Penguatan kapasitas insan pers juga berlaku untuk semua gender. Secara khusus dalam menghadapi isu-isu kekerasan terdapan pewarta yang saat ini sudah marak terjadi di daerah.

Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Gaudensius Suhardi mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Dewan Pers. Media Grup, khususnya Media Indonesia terus beradaptasi menghadapi disrupsi teknologi yang benar-benar terasa dalam dua tahun pandemi covid-19.

"Pandemi justru menjadi berkah bagi kami. Work from home di Media Indonesia yang berlanjut dan ini menjadi lebih efektif," terangnya.

Bersama platform lain di Media Grup, Media Indonesia kini melalukan konvergensi. Hal itu merupakan respons Media Grup untuk tetap survive dan terus berkembang menghadapi tantangan digitalisasi.

Gaudensius mendorong Dewan Pers untuk terus melakukan sosialisasi terkait UU Pers. Menurutnya, fenomena yang terjadi saat ini, pejabat cenderung lebih memilih menjadi nara sumber di platform digital seperti podcast. Padaha, amanah UU seharusnya mengutamakan media konvensional yang memiliki izin atau tergabung dalam Dewan Pers.

"Kami mendorong Dewan Pers melakukan edukasi kepada pemerintah dan juga perlu dipikirkan setiap penerbit yang juga punya YouTube-nya itu masuk produk jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Hingga saat ini, semua berita di Media Indonesia selalu melewati tim bahasa. Sehingga, kata Gaudensius, kesalahan penulisan atau potensi pelanggaran kode etik bisa diminimalisir.

Media Indonesia juga aktif memberi edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda. Mulai dari pelatihan reporter cilik hingga siswa sekolah menengah maupun mahasiswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan menulis mereka.

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait