#tajuklampungpost#hariguru
Hari Guru

Guru Terbelenggu Administrasi

Guru Terbelenggu Administrasi
Ilustrasi Pixabay.com


SETIAP 25 November diperingati sebagai Hari Guru. Momen itu amatlah penting. Sebab, di tangan seorang guru lahir manusia-manusia berpendidikan yang memiliki kemampuan mumpuni.

Dalam UU No.14/2015 Pasal 1 disebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Masih dalam UU tersebut Pasal 10 Ayat (1) disebutkan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Untuk menjadi seorang guru memang tidaklah mudah. Selain ilmu dan pengetahuan yang harus mumpuni, seorang guru juga harus memiliki sifat yang bisa mengayomi.

Kebutuhan tenaga guru dalam bidang pendidikan di Indonesia masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah memberi prioritas penerimaan tenaga fungsional, termasuk guru, dalam setiap penerimaan calon pegawai negeri sipil.

Pemerintah juga memberikan perhatian besar dari sisi anggaran, 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk bidang pendidikan. Tunjangan, seperti sertifikasi guru, digelontorkan untuk meningkatkan kualitas guru.

Seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, besarnya tunjangan sertifikasi tidak mencerminkan kualitas yang dihasilkan. Sebab, Sri Mulyani melihat sertifikasi tidak dijadikan gambaran guru yang betul-betul profesional dan tidak menggambarkan guru yang bertanggung jawab terhadap kualitas mengajar.

Makin ironi, di tengah keberpihakan pemerintah terhadap guru berstatus PNS, terselip nestapa dirasakan para guru honorer. Pengabdian tinggi yang mereka berikan kurang mendapat penghargaan. Kita sering melihat, membaca, atau mendengar begitu mirisnya nasib guru honorer yang penghasilannya jauh dari kata layak. Pada saat penerimaan CPNS pun, mereka tidak mendapatkan prioritas untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri.

Memang berbagai masalah harus dihadapi para guru dalam menjalankan tugas pokoknya. Dia dalam menjalankan tugas dan fungsinya kadang terbentur sistem dan berbagai tanggung jawab administrasi. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam teks pidato untuk peringatan Hari Guru Nasional yang diunggah di situs web resmi Kemendikbud pada Jumat (22/11).

Dia menyebutkan tugas guru untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Saat guru ingin membantu ketertinggalan murid di kelas, tetapi waktunya habis untuk mengerjakan tugas administrasi tanpa manfaat yang jelas. 

Mendikbud berjanji untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Perubahan pun harus dilakukan yang dimulai dari para guru.

Apa yang diinginkan Mendikbud tentunya bertujuan baik demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun, semua itu perlu adanya sinergisitas semua elemen pendidikan. Sebab, jika salah satu pincang, tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan.

Kita berharap apa yang diinginkan Mendikbud bisa terlaksana dengan baik. Kita ingin dunia pendidikan bisa melahirkan intelektual-intelektual yang nantinya menjadi penerus membangun bangsa dan negara yang lebih baik dan maju lagi di masa depan.

EDITOR

Bambang Pamungkas

loading...




Komentar


Berita Terkait